Jayapura (ANTARA News Papua) - Pengurus Asosiasi Rekanan Perdaganagan Barang dan Distribusi Indonesia (Ardindo) Provinsi Papua mengimbau Gubernur Lukas Enembe lebih proaktif mendorong penetapan APBD 2019 yang hingga kini belum dilakukan.
Sekretaris Umum Ardindo Papua, Jacky Kajagi, di Jayapura, Kamis, menjelaskan bila perekonomian di Papua masih sangat begantung terhadap dana pemerintahan sehingga keterlambatan penetapan APBD bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kini tidak terlalu fokus menjalankan tugasnya karena sebagian besar anggotanya akan kembali menjadi peserta Pemilu Legislatif (2019).
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah diminta bisa menjadi pihak yang lebih proaktif agar roda pembangunan bisa segera berjalan.
Jacky menilai pengesahan APBD 2019 setidaknya harus dilakukan sebelum April 2019 karena pada bulan tersebut baik pemerintah maupun legislatif akan disibukkan dengan segala macam hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan legislatif.
Selain itu pada 2019 Papua memerlukan banyak percepatan pembangunan karena pada 2020 akan ada pelaksanaan PON yang hingga kini persiapannya belum selesai.
"Karenanya bila APBD 2019 telah disahkan, Pemprov Papua juga diminta untuk mempercepat proses lelang pekerjaan agar para kontraktor mempunyai waktu yang cukup untuk menyelsaikan kewajibannya sesuai standar yang ditetapkan," katanya.
Menurut dia, tahun ini adalah saat yang penting bagi Papua untuk memastikan kesiapan sebagai tuan rumah PON 2020.
Sekretaris Umum Ardindo Papua, Jacky Kajagi, di Jayapura, Kamis, menjelaskan bila perekonomian di Papua masih sangat begantung terhadap dana pemerintahan sehingga keterlambatan penetapan APBD bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kini tidak terlalu fokus menjalankan tugasnya karena sebagian besar anggotanya akan kembali menjadi peserta Pemilu Legislatif (2019).
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah diminta bisa menjadi pihak yang lebih proaktif agar roda pembangunan bisa segera berjalan.
Jacky menilai pengesahan APBD 2019 setidaknya harus dilakukan sebelum April 2019 karena pada bulan tersebut baik pemerintah maupun legislatif akan disibukkan dengan segala macam hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan legislatif.
Selain itu pada 2019 Papua memerlukan banyak percepatan pembangunan karena pada 2020 akan ada pelaksanaan PON yang hingga kini persiapannya belum selesai.
"Karenanya bila APBD 2019 telah disahkan, Pemprov Papua juga diminta untuk mempercepat proses lelang pekerjaan agar para kontraktor mempunyai waktu yang cukup untuk menyelsaikan kewajibannya sesuai standar yang ditetapkan," katanya.
Menurut dia, tahun ini adalah saat yang penting bagi Papua untuk memastikan kesiapan sebagai tuan rumah PON 2020.