Jayapura (ANTARA News Papua) - Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) mengusulkan pembentukan tim evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, di Jayapura, Senin, mengatakan, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua membentuk tim untuk turun ke kabupaten/kota guna memastikan apakah dana Otsus 80 persen yang diberikan, digunakan secara baik atau tidak.
"Pasalnya, tidak semua daerah menggunakan dana itu seperti yang diharapkan pemerintah sehingga harus ada evaluasi," katanya.
Menurut Ricky, ada baiknya dibuat survei terlebih dahulu daerah mana yang tidak menggunakan dana Otsus secara baik, dari hasilnya baru ditentukan besaran untuk masing-masing wilayah.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe untuk tidak mengurangi besaran dana Otsus yang diberikan bagi kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menjelaskan selain peruntukan, keberhasilan dari penggunaan dana Otsus juga harus menjadi bahan evaluasi pemerintah guna memberikan besaran dana tahun ini.
"Masa daerah yang tidak tepat gunakan dana tersebut dikasih terus, ini harus dilihat baik oleh pemerintah provinsi," katanya lagi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan pihaknya mengklaim telah memiliki data terkait 29 kabupaten/kota yang berhasil dalam penggunaan dana Otsus sebesar 80 persen.
"Pada 2017, kami sudah melakukan survei dengan melibatkan Universitas Cenderawasih, sehingga telah memiliki data dan dokumen daerah mana saja yang berhasil, sehingga ini akan menjadi dasar untuk ke depannya," katanya.
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, di Jayapura, Senin, mengatakan, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua membentuk tim untuk turun ke kabupaten/kota guna memastikan apakah dana Otsus 80 persen yang diberikan, digunakan secara baik atau tidak.
"Pasalnya, tidak semua daerah menggunakan dana itu seperti yang diharapkan pemerintah sehingga harus ada evaluasi," katanya.
Menurut Ricky, ada baiknya dibuat survei terlebih dahulu daerah mana yang tidak menggunakan dana Otsus secara baik, dari hasilnya baru ditentukan besaran untuk masing-masing wilayah.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe untuk tidak mengurangi besaran dana Otsus yang diberikan bagi kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menjelaskan selain peruntukan, keberhasilan dari penggunaan dana Otsus juga harus menjadi bahan evaluasi pemerintah guna memberikan besaran dana tahun ini.
"Masa daerah yang tidak tepat gunakan dana tersebut dikasih terus, ini harus dilihat baik oleh pemerintah provinsi," katanya lagi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan pihaknya mengklaim telah memiliki data terkait 29 kabupaten/kota yang berhasil dalam penggunaan dana Otsus sebesar 80 persen.
"Pada 2017, kami sudah melakukan survei dengan melibatkan Universitas Cenderawasih, sehingga telah memiliki data dan dokumen daerah mana saja yang berhasil, sehingga ini akan menjadi dasar untuk ke depannya," katanya.