Jayapura (ANTARA News Papua) - Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, hingga kini belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat karena memiliki konsekuensi pada efisiensi anggaran.
Bupati Asmat Elisa Kambu di Jayapura, Rabu mengatakan meskipun belum membentuk BPBD, dalam menangani kejadian bencana, pihaknya berupaya untuk mendekatkan pada fungsi yang ada misalnya Dinas Sosial.
"Jika BPBD ini dibentuk maka konsekuensinya akan menjadi beban daerah di mana jika strukturnya banyak maka bebannya juga banyak," katanya.
Menurut Elisa, untuk itu pihaknya mengoptimalkan pada fungsi yang ada, contohnya jika bisa didekatkan pada Dinas Sosial maka akan didekatkan, atau jika harus berupa "fresh money" kenapa tidak.
"Jadi, kami lebih ke arah bantuan sosial sementara, mengingat misalnya Rp200 juta diperuntukan untuk melengkapi struktur, akan lebih optimal jika langsung diberikan pada masyarakat sebagai korban," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun hingga kini belum ada rencana pembentukan BPBD, namun jika diwajibkan maka akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan banyaknya bencana yang melanda Tanah Air, kemudian memberikan solusi terkait dengan skema pendanaan bencana tersebut.
"Porsi APBD yang telah disusun di dalamnya tentu ada alokasi anggaran tak terduga, di sanalah seharusnya daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang cukup sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat potensi kerawanan bencana," katanya.
Bupati Asmat Elisa Kambu di Jayapura, Rabu mengatakan meskipun belum membentuk BPBD, dalam menangani kejadian bencana, pihaknya berupaya untuk mendekatkan pada fungsi yang ada misalnya Dinas Sosial.
"Jika BPBD ini dibentuk maka konsekuensinya akan menjadi beban daerah di mana jika strukturnya banyak maka bebannya juga banyak," katanya.
Menurut Elisa, untuk itu pihaknya mengoptimalkan pada fungsi yang ada, contohnya jika bisa didekatkan pada Dinas Sosial maka akan didekatkan, atau jika harus berupa "fresh money" kenapa tidak.
"Jadi, kami lebih ke arah bantuan sosial sementara, mengingat misalnya Rp200 juta diperuntukan untuk melengkapi struktur, akan lebih optimal jika langsung diberikan pada masyarakat sebagai korban," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun hingga kini belum ada rencana pembentukan BPBD, namun jika diwajibkan maka akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan banyaknya bencana yang melanda Tanah Air, kemudian memberikan solusi terkait dengan skema pendanaan bencana tersebut.
"Porsi APBD yang telah disusun di dalamnya tentu ada alokasi anggaran tak terduga, di sanalah seharusnya daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang cukup sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat potensi kerawanan bencana," katanya.