Jayapura (ANTARA) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramowardhani menyebut pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi di Papua menunjukkan perkembangan positif.
"Presiden Joko Widodo secara langsung menekankan kehadiran pendekatan pembangunan baru Indonesla-sentris (yang kebalikan dari Jawa-sentris) dilakukan di Papua," kata Jaleswari dalam seminar nasional yang digelar di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa.
Seminar sehari itu mengusung tema tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup.
Ia mengatakan berbagai peningkatan dan kemajuan dapat dilihat secara langsung dalam pembangunan di Papua.
Peningkatan dana transfer pusat ke Papua telah meningkat dibandingkan alokasi dana otonomi khusus.
Dilanjutkan dengan implementasi pembangunan yang intensif dan masif, peningkatkan alokasi dana APBN ke Papua yang terus meningkat menjadi Rp 62 triliun untuk provinsi Papua dan Rp 28,34 triliun untuk provinsi Papua Barat di luar dana Otsus.
Pencapaian positif dalam pembangunan Papua didukung oleh konsep Gerbangmas Hasrat Papua dari Gubernur Provinsi Papua dan konsep provinsi konservasi keanekaragaman hayati dari Gubernur Provinsi Papua Barat.
Hasilnya, kata dia, sejauh ini telah menunjukkan perkembangan positif. Dalam 4 tahun terakhir, rentang isolasi daerah yang dibuka telah mencapai 3.259 kilometer di Provinsi Papua dan 1.071 kilometer di Provinsi Papua Barat. Jaraknya sama dengan empat kali panjang pulau Jawa.
"Tidak hanya jalan lintas Papua, tetapi juga jalan akses, jalan perbatasan, dan lainnya. Selain itu, pelabuhan baru dan revitalisasi pelabuhan lama juga dibangun untuk memperkuat tol laut, serta pembangunan bandara dan revitalisasi bandara untuk jembatan udara," ujarnya.
Semua itu, akan memfasilitasi distribusi barang yang meningkatkan ekonomi lokal.
"Produk lokal dari Papua yang dulunya sulit ditemukan akses pasar kini lebih mudah dipasarkan dan didistribusikan," katanya.
Dari infrastruktur energi, PLN telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi.
Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang pada tahun 2013 hanya 30,48 persen sekarang menjadi 77 persen pada 2018 dan targetnya adalah 85,72 persen pada 2019.
Menurut dia, peningkatan itu terasa di daerah pedesaan seperti yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Jokowi saat kunjungannya ke Papua beberapa tahun lalu.
Untuk Provinsi Papua Barat juga ada peningkatan dari 81,8 persen pada 2015 menjadi 95,5 persen pada 2019.
"Tingkat kemiskinan Provinsi Papua telah menurun dan kualitas hidup masyarakat telah meningkat. Pada 2013, tingkat kemiskinan 31,13 persen turun menjadi 27,62 pada 2017," ujarnya.
PDB per kapita tanpa sektor pertambangan dalam jutaan rupiah juga meningkat dari Rp 24,60 juta per tahun di tahun 2013 menjadi Rp 37,52 juta per tahun di tahun 2017.
"Kini rasio juga manurun dan 0,440 tahun 2013 menjadi 0,398 tahun 2017," katanya.
Untuk peningkatan SDM orang asli Papua (OAP), peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan juga harus ditingkatkan.
Hasilnya terjadi penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan meningkatnya angka harapan hidup di Papua.
"Hasilnya jelas, IPM Papua mengalami kenaikan stabil selama empat tahun terakhir. Pada 2015 diangka 7,25. 2016 diangka 58,05. 2017 diangka 59,09. IPM Papua Barat juga meningkat 62,99. Memang masih lebih rendah dibandingkan dengan dengan IPM nasional, tetapi perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan terjedi di Papus ke arah yang lebih baik," katanya.
Untuk pendidikan, lanjut dia, pemerintah juga membangun di pelosok Papua.
Jika dulu di Kecamatan Asmat harus ke Agats untuk bisa sekolah SMP, maka sekarang dibangun ditiap kecamatan atau distrik. Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan.
"Ini akan meningkatkan dan memeratakan kesempatan pendidikan," katanya.
Dalam hal perkebunan rakyat juga meningkat hasilnya, dari rata-rata 39,641 ton pada 2013 menjadi 68,614 ton pada 2016.
Pertanian dan perkebunan adalah potensi ekonomi terbesar di Papua dan Papua Barat.
Hasilnya juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian rakyat Papua, mengingat sebagian besar penduduk tinggal di kampung.
"Berdasarkan latar belakang diatas, maka seminar nasional ini akan bahas berbagai hal yang menjadi peluang dan tantangan terkait percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat," katanya.
Seminar nasional ini dihadiri oleh pemangku kepentingan diantaranya Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Rektor Uncen Apollo Safanpo, sejumlah Dirjen dari Kementrian PUPR, Kementrian ESD, Kementrian KLHK, Kementrian Peranian, Kementrian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Polhukam dan instansi terkait di lingkungan kabupaten/kota Provinsi Papua.
"Presiden Joko Widodo secara langsung menekankan kehadiran pendekatan pembangunan baru Indonesla-sentris (yang kebalikan dari Jawa-sentris) dilakukan di Papua," kata Jaleswari dalam seminar nasional yang digelar di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa.
Seminar sehari itu mengusung tema tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup.
Ia mengatakan berbagai peningkatan dan kemajuan dapat dilihat secara langsung dalam pembangunan di Papua.
Peningkatan dana transfer pusat ke Papua telah meningkat dibandingkan alokasi dana otonomi khusus.
Dilanjutkan dengan implementasi pembangunan yang intensif dan masif, peningkatkan alokasi dana APBN ke Papua yang terus meningkat menjadi Rp 62 triliun untuk provinsi Papua dan Rp 28,34 triliun untuk provinsi Papua Barat di luar dana Otsus.
Pencapaian positif dalam pembangunan Papua didukung oleh konsep Gerbangmas Hasrat Papua dari Gubernur Provinsi Papua dan konsep provinsi konservasi keanekaragaman hayati dari Gubernur Provinsi Papua Barat.
Hasilnya, kata dia, sejauh ini telah menunjukkan perkembangan positif. Dalam 4 tahun terakhir, rentang isolasi daerah yang dibuka telah mencapai 3.259 kilometer di Provinsi Papua dan 1.071 kilometer di Provinsi Papua Barat. Jaraknya sama dengan empat kali panjang pulau Jawa.
"Tidak hanya jalan lintas Papua, tetapi juga jalan akses, jalan perbatasan, dan lainnya. Selain itu, pelabuhan baru dan revitalisasi pelabuhan lama juga dibangun untuk memperkuat tol laut, serta pembangunan bandara dan revitalisasi bandara untuk jembatan udara," ujarnya.
Semua itu, akan memfasilitasi distribusi barang yang meningkatkan ekonomi lokal.
"Produk lokal dari Papua yang dulunya sulit ditemukan akses pasar kini lebih mudah dipasarkan dan didistribusikan," katanya.
Dari infrastruktur energi, PLN telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi.
Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang pada tahun 2013 hanya 30,48 persen sekarang menjadi 77 persen pada 2018 dan targetnya adalah 85,72 persen pada 2019.
Menurut dia, peningkatan itu terasa di daerah pedesaan seperti yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Jokowi saat kunjungannya ke Papua beberapa tahun lalu.
Untuk Provinsi Papua Barat juga ada peningkatan dari 81,8 persen pada 2015 menjadi 95,5 persen pada 2019.
"Tingkat kemiskinan Provinsi Papua telah menurun dan kualitas hidup masyarakat telah meningkat. Pada 2013, tingkat kemiskinan 31,13 persen turun menjadi 27,62 pada 2017," ujarnya.
PDB per kapita tanpa sektor pertambangan dalam jutaan rupiah juga meningkat dari Rp 24,60 juta per tahun di tahun 2013 menjadi Rp 37,52 juta per tahun di tahun 2017.
"Kini rasio juga manurun dan 0,440 tahun 2013 menjadi 0,398 tahun 2017," katanya.
Untuk peningkatan SDM orang asli Papua (OAP), peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan juga harus ditingkatkan.
Hasilnya terjadi penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan meningkatnya angka harapan hidup di Papua.
"Hasilnya jelas, IPM Papua mengalami kenaikan stabil selama empat tahun terakhir. Pada 2015 diangka 7,25. 2016 diangka 58,05. 2017 diangka 59,09. IPM Papua Barat juga meningkat 62,99. Memang masih lebih rendah dibandingkan dengan dengan IPM nasional, tetapi perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan terjedi di Papus ke arah yang lebih baik," katanya.
Untuk pendidikan, lanjut dia, pemerintah juga membangun di pelosok Papua.
Jika dulu di Kecamatan Asmat harus ke Agats untuk bisa sekolah SMP, maka sekarang dibangun ditiap kecamatan atau distrik. Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan.
"Ini akan meningkatkan dan memeratakan kesempatan pendidikan," katanya.
Dalam hal perkebunan rakyat juga meningkat hasilnya, dari rata-rata 39,641 ton pada 2013 menjadi 68,614 ton pada 2016.
Pertanian dan perkebunan adalah potensi ekonomi terbesar di Papua dan Papua Barat.
Hasilnya juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian rakyat Papua, mengingat sebagian besar penduduk tinggal di kampung.
"Berdasarkan latar belakang diatas, maka seminar nasional ini akan bahas berbagai hal yang menjadi peluang dan tantangan terkait percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat," katanya.
Seminar nasional ini dihadiri oleh pemangku kepentingan diantaranya Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Rektor Uncen Apollo Safanpo, sejumlah Dirjen dari Kementrian PUPR, Kementrian ESD, Kementrian KLHK, Kementrian Peranian, Kementrian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Polhukam dan instansi terkait di lingkungan kabupaten/kota Provinsi Papua.