Timika (ANTARA News Papua) - Pihak Polres Mimika mengusulkan dana pengamanan pemilu 2019 sebesar Rp6 miliar kepada pemerintah kabupaten setempat.
"Sudah diserahkan (dokumen pengajuan dana ) awal Februari kepada Kepala Bapeda Mimika Simon Mote," kata Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Rabu.
Ia mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan yang tidak didukung dalam dokumen penggunaan anggaran Polres Mimika pada tahun 2019 sebesar Rp4,1 miliar.
"Saya lihat di mata anggarannya ada beberapa kegiatan tidak terdukung, di antaranya pergeseran pasukan," katanya.
Menurut dia, tidak bisa menyamakan pergeseran pasukan di sini dan di daerah lainnya, terutama yang bisa ditempuh melalui jalur darat.
"Kami perlu helikopter, pesawat, kapal laut, dan angkutan sungai untuk bisa sampai ke titik sasaran," katanya.
Selain itu, kata Kapolres, anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika tersebut juga untuk pengamanan pergeseran logistik pemilu, pengamanan di kantor KPU, Bawaslu, dan gakkumdu. Hal ini harus dilakukan, termasuk untuk pendampingan dan monitoring pada saat rapat pleno maupun pengamanannya.
Kami mengajukan di luar dari TNI meskipun pada saat penyerahannya dan pertanggungjawaban ada pada kepolisian," ujarnya.
Kendati Pemkab Mimika belum menyerahkan anggaran yang diusulkan tersebut, Polres Mimika sudah mulai bekerja. Misalnya, melakukan pengawasan di kantor-kantor penyelengggara pemilu, termasuk pengamana kegiatan KPU Kabupaten Mimika.
Ia menyebutkan total personel untuk pengalaman Pemilu 2019 sebanyak 461 polisi.
Untuk kantor KPU, pihaknya menempatkan satu peleton dan melakukan tugas secara bergantian, termasuk di kantor Bawaslu dan gakkumdu.
"Sifat tentatif dan bisa dipertebal sewaktu-waktu," ujarnya.
"Sudah diserahkan (dokumen pengajuan dana ) awal Februari kepada Kepala Bapeda Mimika Simon Mote," kata Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Rabu.
Ia mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan yang tidak didukung dalam dokumen penggunaan anggaran Polres Mimika pada tahun 2019 sebesar Rp4,1 miliar.
"Saya lihat di mata anggarannya ada beberapa kegiatan tidak terdukung, di antaranya pergeseran pasukan," katanya.
Menurut dia, tidak bisa menyamakan pergeseran pasukan di sini dan di daerah lainnya, terutama yang bisa ditempuh melalui jalur darat.
"Kami perlu helikopter, pesawat, kapal laut, dan angkutan sungai untuk bisa sampai ke titik sasaran," katanya.
Selain itu, kata Kapolres, anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika tersebut juga untuk pengamanan pergeseran logistik pemilu, pengamanan di kantor KPU, Bawaslu, dan gakkumdu. Hal ini harus dilakukan, termasuk untuk pendampingan dan monitoring pada saat rapat pleno maupun pengamanannya.
Kami mengajukan di luar dari TNI meskipun pada saat penyerahannya dan pertanggungjawaban ada pada kepolisian," ujarnya.
Kendati Pemkab Mimika belum menyerahkan anggaran yang diusulkan tersebut, Polres Mimika sudah mulai bekerja. Misalnya, melakukan pengawasan di kantor-kantor penyelengggara pemilu, termasuk pengamana kegiatan KPU Kabupaten Mimika.
Ia menyebutkan total personel untuk pengalaman Pemilu 2019 sebanyak 461 polisi.
Untuk kantor KPU, pihaknya menempatkan satu peleton dan melakukan tugas secara bergantian, termasuk di kantor Bawaslu dan gakkumdu.
"Sifat tentatif dan bisa dipertebal sewaktu-waktu," ujarnya.