Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta kepada pengelola masing-masing lembaga pemasyarakatan di provinsi itu agar mengutamakan kesehatan para narapidana (napi) dan tahanan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai di Jayapura, Sabtu, mengatakan kerja sama itu bisa dilakukan antara pihak lapas dengan rumah sakit.
Lanjut dia, perlu adanya koordinasi yang baik antaralLapas dan rumah sakit setempat guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
"Saya minta dari pengeola lapas harus membuat kerja sama dengan rumah sakit agar pelayanan para napi diutamakan. Dulu saat saya masih Direktur RSUD Abepura, saya mmbuat kerja sama dengan Lapas Klas II A Abepura, saat itu dipimpin Theo Ayorbaba," kata Mantan Direktur RSUD Abepura ini.
Sementara itu terkaitnya bergantinya Kartu Papua Sehat (KPS), kata dia, sejak 1 Januari 2019 KPS telah berintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang didukung dengan Jaminan Kesehatan Papua (JKP) Komplementer.
Sebab secara aturan, menurut dia, pembiayaan jaminan kesehatan di suatu daerah tidak bmemiliki dua sumber. Oleh karena itu, ia meminta pihak lapas harus mengarahkan semua penghuni lapas terutama orang asli Papua (OAP) agar memiliki kartu KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat yang tak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar mengurus E-KTP dan dientry data ke BPJS Kesehatan, yang tidak dibiayai BPJS Kesehatan seperti peti mati ditanggung JKP Komplementer," katanya.
Aloysius mengaku mengemukakan hal itu terkait keluhan beberapa petugas sipir mengenai pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu Papua Sehat.
Sebelumnya, Abdul Haris, petugas sipir dari Lapas Klas IIB Merauke, mengeluhkan tentang beralih fungsinya Kartu Papua Sehat (KPS) bagi pasien Lapas Orang Asli Papua (OAP). Akibatnya, Abdul mengaku kesulitan dalam pembiayaan para pasien Lapas.
Marthen Pigome, petugas Sipir dari Lapas Klas II B Nabire juga mengeluhkan bahwa ia sering membawa pasien ke RSUD Nabire namun kurang dilayani dengan baik.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai di Jayapura, Sabtu, mengatakan kerja sama itu bisa dilakukan antara pihak lapas dengan rumah sakit.
Lanjut dia, perlu adanya koordinasi yang baik antaralLapas dan rumah sakit setempat guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
"Saya minta dari pengeola lapas harus membuat kerja sama dengan rumah sakit agar pelayanan para napi diutamakan. Dulu saat saya masih Direktur RSUD Abepura, saya mmbuat kerja sama dengan Lapas Klas II A Abepura, saat itu dipimpin Theo Ayorbaba," kata Mantan Direktur RSUD Abepura ini.
Sementara itu terkaitnya bergantinya Kartu Papua Sehat (KPS), kata dia, sejak 1 Januari 2019 KPS telah berintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang didukung dengan Jaminan Kesehatan Papua (JKP) Komplementer.
Sebab secara aturan, menurut dia, pembiayaan jaminan kesehatan di suatu daerah tidak bmemiliki dua sumber. Oleh karena itu, ia meminta pihak lapas harus mengarahkan semua penghuni lapas terutama orang asli Papua (OAP) agar memiliki kartu KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat yang tak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar mengurus E-KTP dan dientry data ke BPJS Kesehatan, yang tidak dibiayai BPJS Kesehatan seperti peti mati ditanggung JKP Komplementer," katanya.
Aloysius mengaku mengemukakan hal itu terkait keluhan beberapa petugas sipir mengenai pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu Papua Sehat.
Sebelumnya, Abdul Haris, petugas sipir dari Lapas Klas IIB Merauke, mengeluhkan tentang beralih fungsinya Kartu Papua Sehat (KPS) bagi pasien Lapas Orang Asli Papua (OAP). Akibatnya, Abdul mengaku kesulitan dalam pembiayaan para pasien Lapas.
Marthen Pigome, petugas Sipir dari Lapas Klas II B Nabire juga mengeluhkan bahwa ia sering membawa pasien ke RSUD Nabire namun kurang dilayani dengan baik.