Jayapura (ANTARA) - Tokoh adat atau "ondoafi Skouw" di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Abisai Rollo yang akrab disapa ABR mengajak segenap warga yang ada didaerah itu agar tidak terprovokasi dengan isu Pemilu 2019, seperti yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Saya ajak warga untuk bersikap bijak dan elegan, tidak usah terpengaruh dengan ajakan oknum yang bisa memperkeruh suasana yang aman dan damai," katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Menurut dia, sudah ada aturan dan tatanan hukum yang mengatur soal pemilu, jika ada yang merasa dicurangi atau kurang adil dalam menanggapi hasil dari pesta demokrasi.
"Kan sudah ada lembaga resmi untuk melaporkan hal itu, yakni ke Bawaslu atau lanjut ke MK. Ini jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah.Tinggal dipakai atau digunakan, jangan ikut-ikutan untuk membuat negeri ini jadi gaduh," tuturnya.
ABR berpendapat bahwa aksi pada 21 dan 22 Mei lalu disejumlah kawasan di Jakarta, sepantas tidak perlu terjadi jika para elite politik dan para pemangku kepentingan bisa legawa dan menunjukkan ketokohannya bahwa dia seorang negarawan yang patut dicontoh.
"Saya juga berharap di Kota Jayapura tidak demikian, meski dalam pemilu terjadi penundaan sehari serta dalam penghitungannya terjadi berbagai persoalan. Harapannya jangan seperti di Jakarta, sebagai warga negara yang baik, kita tunggu pengumuman resmi dari penyelenggara atau pihak terkait," ajaknya.
Mengenai sikap tegas dari Polri yang dibantu oleh TNI dalam menyikapi aksi anarkhis di Jakarta, ABR menilai bahwa hal itu merupakan langkah yang tepat dan berani demi menjaga martabat bangsa.
"Saya pribadi mendukung sikap tegas, terukur dan tepat dari Polri dan TNI. Karena mereka yang terdepan dalam menjaga kedaulatan dan marwah bangsa. Seharusnya kita sebagai warga negara taat hukum dan paham dengan tugas aparat hukum, bukan memprovokasi dan menjadi masalah," katanya.
"Saya ajak warga untuk bersikap bijak dan elegan, tidak usah terpengaruh dengan ajakan oknum yang bisa memperkeruh suasana yang aman dan damai," katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Menurut dia, sudah ada aturan dan tatanan hukum yang mengatur soal pemilu, jika ada yang merasa dicurangi atau kurang adil dalam menanggapi hasil dari pesta demokrasi.
"Kan sudah ada lembaga resmi untuk melaporkan hal itu, yakni ke Bawaslu atau lanjut ke MK. Ini jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah.Tinggal dipakai atau digunakan, jangan ikut-ikutan untuk membuat negeri ini jadi gaduh," tuturnya.
ABR berpendapat bahwa aksi pada 21 dan 22 Mei lalu disejumlah kawasan di Jakarta, sepantas tidak perlu terjadi jika para elite politik dan para pemangku kepentingan bisa legawa dan menunjukkan ketokohannya bahwa dia seorang negarawan yang patut dicontoh.
"Saya juga berharap di Kota Jayapura tidak demikian, meski dalam pemilu terjadi penundaan sehari serta dalam penghitungannya terjadi berbagai persoalan. Harapannya jangan seperti di Jakarta, sebagai warga negara yang baik, kita tunggu pengumuman resmi dari penyelenggara atau pihak terkait," ajaknya.
Mengenai sikap tegas dari Polri yang dibantu oleh TNI dalam menyikapi aksi anarkhis di Jakarta, ABR menilai bahwa hal itu merupakan langkah yang tepat dan berani demi menjaga martabat bangsa.
"Saya pribadi mendukung sikap tegas, terukur dan tepat dari Polri dan TNI. Karena mereka yang terdepan dalam menjaga kedaulatan dan marwah bangsa. Seharusnya kita sebagai warga negara taat hukum dan paham dengan tugas aparat hukum, bukan memprovokasi dan menjadi masalah," katanya.