Biak (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dengan kabupaten pemekaran Supiori, Papua dalam kurun waktu Agustus-Oktober 2019.
"Pemkab Biak Numfor berharap proses penetapan tapal batas wilayah Biak-Supiori bisa berjalan lancar seusai dengan jadwal," ujar Asisten 1 Sekretaris Daerah Biak Frits G.Senandi dihubungi di Biak, Senin, menanggapi pelibatan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Ia mengakui jika hasil pembahasan tapal batas wilayah antara kedua pemkab Biak dengan Pemkab Supiori tidak mencapai kesepakatan maka sesuai dengan kewenangan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri akan menentukan titik koordinat batas daerah bersangkutan.
Asisten 1 Sekda Frits Senandi berharap selama waktu pembahasan penetapan tapal batas kedua daerah Biak-Supiori bisa berjalan lancar sehingga ada kepastian hukum dalam penetapan batas wilayah antar-kabupaten bertentangga itu.
"Biak Numfor merupakan kabupaten induk yang melahirkan kabupaten pemekaran Supiori tetapi dalam menentukan tapal batas daerah harus dilakukan bersama oleh tim gabungan Pemkab Biak dan Pemkab Supiori,"ujarnya.
Frits menyebut untuk penentuan tapal batas wilayah antara Biak dengan Supiori diharapkan harus tuntas sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah kehidupan masyarakat adat antar dua kabupaten yang bertentangga itu.
Kabupaten pemekaran Supiori, lanjut Frits, merupakan daerah otonom baru di Provinsi Papua yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2003.
"Perlu ada penyelesaian yang tepat dalam persoalan tapal batas daerah antara Biak dengan kabupaten Supiori sebagai syarat penentuan administrasi pemerintahan secara legal sesuai peraturan yang berlaku,"harap mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Biak.
Berdasarkan data Kabupaten Supiori merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor sejak tahun 2003 dan saat ini pemerintahan dipimpin Bupati Jules F.warikar dan Wakil Bupati Ones Rumere.
"Pemkab Biak Numfor berharap proses penetapan tapal batas wilayah Biak-Supiori bisa berjalan lancar seusai dengan jadwal," ujar Asisten 1 Sekretaris Daerah Biak Frits G.Senandi dihubungi di Biak, Senin, menanggapi pelibatan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Ia mengakui jika hasil pembahasan tapal batas wilayah antara kedua pemkab Biak dengan Pemkab Supiori tidak mencapai kesepakatan maka sesuai dengan kewenangan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri akan menentukan titik koordinat batas daerah bersangkutan.
Asisten 1 Sekda Frits Senandi berharap selama waktu pembahasan penetapan tapal batas kedua daerah Biak-Supiori bisa berjalan lancar sehingga ada kepastian hukum dalam penetapan batas wilayah antar-kabupaten bertentangga itu.
"Biak Numfor merupakan kabupaten induk yang melahirkan kabupaten pemekaran Supiori tetapi dalam menentukan tapal batas daerah harus dilakukan bersama oleh tim gabungan Pemkab Biak dan Pemkab Supiori,"ujarnya.
Frits menyebut untuk penentuan tapal batas wilayah antara Biak dengan Supiori diharapkan harus tuntas sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah kehidupan masyarakat adat antar dua kabupaten yang bertentangga itu.
Kabupaten pemekaran Supiori, lanjut Frits, merupakan daerah otonom baru di Provinsi Papua yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2003.
"Perlu ada penyelesaian yang tepat dalam persoalan tapal batas daerah antara Biak dengan kabupaten Supiori sebagai syarat penentuan administrasi pemerintahan secara legal sesuai peraturan yang berlaku,"harap mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Biak.
Berdasarkan data Kabupaten Supiori merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor sejak tahun 2003 dan saat ini pemerintahan dipimpin Bupati Jules F.warikar dan Wakil Bupati Ones Rumere.