Jayapura (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mengklaim enam kabupaten di wilayahnya hingga kini belum melakukan verifikasi data berkas pelamar tes calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sudah masuk.
Kepala BKDi Papua, Nicholaus Wenda di Jayapura, Rabu, mengatakan keenam kabupaten tersebut yakni Jayawijaya, Puncak, Lanny Jaya, Paniai, Merauke dan Waropen.
"Sebelum dibukanya pendaftaran, seluruh BKD se-Papua sudah lebih dulu rapat bersama dan menyatakan siap, hanya saja ternyata kendala tetap ada, oleh karena itu, kami sedang koordinasi dengan Menteri PAN-RB," tambahnya.
Menurut dia, untuk permintaan ini pihaknya masih sebatas mengusulkan saja, semoga Menteri PAN-RB memberikan waktu tambahan untuk Papua, meskipun demikian, tahapan tetap berjalan sesuai jadwal awal yang sudah diberikan.
"Penerimaan CASN di Papua sudah diberikan secara khusus, sehingga apa yang sudah ditetapkan harus diikuti sesuai dengan kesepakatan bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BBKD Kabupaten Jayawijaya, Hironimus Hubi mengatakan pengumuman hasil verifikasi berkas CASN yang sudah memasukan berkas hingga kini belum dapat diumumkan karena harus betul-betul dilakukan verifikasi dengan baik.
"Artinya pencari kerja ini warga negara yang punya hak untuk tes, tapi kami harus verifikasi terutama kaitan dengan legalitas ijazah maupun perguruan tinggi yang sudah terdaftar di pendidikan tinggi," lanjutnya.
Dia menambahkan pasalnya, nanti jika salah melakukan hasil verifikasi dan yang bersangkutan dinyatakan lulus namun ijazah yang perguruan tingginya belum terdaftar di Dikti, maka BKN akan mengembalikan berkasnya dan bahkan bisa saja diturunkan dari sarjana ke SMA.
Kepala BKDi Papua, Nicholaus Wenda di Jayapura, Rabu, mengatakan keenam kabupaten tersebut yakni Jayawijaya, Puncak, Lanny Jaya, Paniai, Merauke dan Waropen.
"Sebelum dibukanya pendaftaran, seluruh BKD se-Papua sudah lebih dulu rapat bersama dan menyatakan siap, hanya saja ternyata kendala tetap ada, oleh karena itu, kami sedang koordinasi dengan Menteri PAN-RB," tambahnya.
Menurut dia, untuk permintaan ini pihaknya masih sebatas mengusulkan saja, semoga Menteri PAN-RB memberikan waktu tambahan untuk Papua, meskipun demikian, tahapan tetap berjalan sesuai jadwal awal yang sudah diberikan.
"Penerimaan CASN di Papua sudah diberikan secara khusus, sehingga apa yang sudah ditetapkan harus diikuti sesuai dengan kesepakatan bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BBKD Kabupaten Jayawijaya, Hironimus Hubi mengatakan pengumuman hasil verifikasi berkas CASN yang sudah memasukan berkas hingga kini belum dapat diumumkan karena harus betul-betul dilakukan verifikasi dengan baik.
"Artinya pencari kerja ini warga negara yang punya hak untuk tes, tapi kami harus verifikasi terutama kaitan dengan legalitas ijazah maupun perguruan tinggi yang sudah terdaftar di pendidikan tinggi," lanjutnya.
Dia menambahkan pasalnya, nanti jika salah melakukan hasil verifikasi dan yang bersangkutan dinyatakan lulus namun ijazah yang perguruan tingginya belum terdaftar di Dikti, maka BKN akan mengembalikan berkasnya dan bahkan bisa saja diturunkan dari sarjana ke SMA.