Wamena (ANTARA) - Sekelompok warga yang diduga merupakan pendukung salah satu calon legislatif peserta pemilu 17 April melakukan aksi palang Kantor Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Papua, selama dua bulan terakhir ini.
Staf Kantor Distrik Maima Hermanus Mulaik saat di Maima, Minggu, mengatakan pemalangan dilakukan saat usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya melakukan pleno tingkat kabupaten.
"Setelah beberapa oknum ini melakukan pemalangan, mereka datang ke rumah saya di sebelah kantor distrik untuk meminta kunci. Mereka dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sehingga saya berikan kunci," ungkapnya.
Akibat pemalangan yang mulai dilakukan Mei lalu, warga tujuh kampung tidak mendapatkan pelayanan pemerintahan di Kantor Distrik Maima. Warga tidak bisa melakukan pengurusan KTP, kartu keluarga dan identitas lainnya.
"Kalau kita dari distrik yang buka palang, pasti terjadi bentrok fisik sehingga kami harap bupati yang turun langsung untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya, berharap.
Pemerintah distrik belum mengetahui pasti penyebab pemalangan, namun menduga masih ada kaitan dengan hasil Pemilu 2019.
"Dugaan kita masalah politik, karena beberapa oknum yang mengambil kunci membicarakan masalah perolehan suara, sehingga bisa dikatakan pemalangan Kantor Distrik Maima bagian dari korban Politik," katanya.
Ia memastikan pelayanan di Puskesmas Maima tetap berjalan seperti biasa atau tidak seperti pelayanan di kantor distrik yang masih terhenti.
Staf Kantor Distrik Maima Hermanus Mulaik saat di Maima, Minggu, mengatakan pemalangan dilakukan saat usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya melakukan pleno tingkat kabupaten.
"Setelah beberapa oknum ini melakukan pemalangan, mereka datang ke rumah saya di sebelah kantor distrik untuk meminta kunci. Mereka dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sehingga saya berikan kunci," ungkapnya.
Akibat pemalangan yang mulai dilakukan Mei lalu, warga tujuh kampung tidak mendapatkan pelayanan pemerintahan di Kantor Distrik Maima. Warga tidak bisa melakukan pengurusan KTP, kartu keluarga dan identitas lainnya.
"Kalau kita dari distrik yang buka palang, pasti terjadi bentrok fisik sehingga kami harap bupati yang turun langsung untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya, berharap.
Pemerintah distrik belum mengetahui pasti penyebab pemalangan, namun menduga masih ada kaitan dengan hasil Pemilu 2019.
"Dugaan kita masalah politik, karena beberapa oknum yang mengambil kunci membicarakan masalah perolehan suara, sehingga bisa dikatakan pemalangan Kantor Distrik Maima bagian dari korban Politik," katanya.
Ia memastikan pelayanan di Puskesmas Maima tetap berjalan seperti biasa atau tidak seperti pelayanan di kantor distrik yang masih terhenti.