Biak (ANTARA) - Sebanyak 100 pelaku usaha kalangan orang asli Papua (OAP) mengikuti pelaksanaan uji sertifikasi tenaga kerja bidang konstruksi untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Timur Indonesia.
"Pelaksanaan uji kompetensi bidang konstruksi melalui program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Biak ZL Mailoa seusai membuka pelaksanaan uji sertifikasi tenaga konstruksi Biak,Jumat.
Ia menyebut sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap pekerja konstruksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Mailoa mengatakan secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi bagi pengusaha di Biak Numfor terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan sebanyak 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019.
"Tahun 2019 ini difokuskan menyiapkan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahli," katanya.
Ia mengharapkan pengusaha OAP sebagai peserta uji sertifikasi konstruksi dapat memperhatikan materi pelajaran dengan baik sehingga bisa mendapat predikat kelulusan dan berlabel tenaga ahli konstruksi.
Untuk kebutuhan pembangunan konstruksi saat ini, menurut Mailoa, setiap pekerja harus memiliki kompetensi khusus sehingga dapat memenuhi syarat masuk di dunia kerja bidang konstruksi.
Salah seorang peserta pelaku usaha OAP Andreas Rumaropen mengakui, pelaksanaan uji sertifikasi konstruksi merupakan pertama kali diikuti sehingga membutuhkan bimbingan langsung dari para asesor narasumber.
"Meski baru pertama ikut saya optimistis bisa melalui tahapan pelatihan uji sertifikasi dengan lancar," katanya.
Program uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebagai implementasi dalam upaya menyiapkan tenaga ahli konnstruksi bagi pengusaha orang asli Papua berlangsung selama dua hari yakni 4-5 Oktober 2019.
"Pelaksanaan uji kompetensi bidang konstruksi melalui program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Biak ZL Mailoa seusai membuka pelaksanaan uji sertifikasi tenaga konstruksi Biak,Jumat.
Ia menyebut sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap pekerja konstruksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Mailoa mengatakan secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi bagi pengusaha di Biak Numfor terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan sebanyak 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019.
"Tahun 2019 ini difokuskan menyiapkan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahli," katanya.
Ia mengharapkan pengusaha OAP sebagai peserta uji sertifikasi konstruksi dapat memperhatikan materi pelajaran dengan baik sehingga bisa mendapat predikat kelulusan dan berlabel tenaga ahli konstruksi.
Untuk kebutuhan pembangunan konstruksi saat ini, menurut Mailoa, setiap pekerja harus memiliki kompetensi khusus sehingga dapat memenuhi syarat masuk di dunia kerja bidang konstruksi.
Salah seorang peserta pelaku usaha OAP Andreas Rumaropen mengakui, pelaksanaan uji sertifikasi konstruksi merupakan pertama kali diikuti sehingga membutuhkan bimbingan langsung dari para asesor narasumber.
"Meski baru pertama ikut saya optimistis bisa melalui tahapan pelatihan uji sertifikasi dengan lancar," katanya.
Program uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebagai implementasi dalam upaya menyiapkan tenaga ahli konnstruksi bagi pengusaha orang asli Papua berlangsung selama dua hari yakni 4-5 Oktober 2019.