Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terhadap upaya penertiban aset yang dilakukan tim terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di lingkungan setempat.
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua di Jayapura, Rabu, mengatakan upaya penertiban aset di bawah pimpinan Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen selama ini, telah menunjukan perkembangan yang sangat positif serta signifikan.
"Kami juga mengapresiasi Tim Rencana Aksi Pemprov Papua dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat yang terus bergerak menertibkan aset," katanya.
Menurut Maruli, pengecekan kendaraan dinas yang ditarik BPKAD Provinsi Papua sebetulnya masih tahap awal dan sebagai pemicu untuk upaya penertiban aset berikutnya.
"Pasalnya, diduga masih cukup banyak kendaraan dinas roda dua dan empat yang masih harus dikejar karena dikuasai secara tidak sah, baik oleh Apparatur Sipil Negara (ASN) aktif, pensiunan pegawai negeri maupun mantan anggota legislatif," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu, kepada ASN yang sudah purnatugas maupun pejabat aktif, diharapkan memberikan contoh dan teladan kepada pegawai negeri yang masih muda untuk lebih bertanggung jawab.
"Diberikan fasilitas berupa aset, apakah rumah, kendaraan dinas maupun lainnya itu sebetulnya untuk memuliakan jabatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan," katanya lagi.
Dia menambahkan jika dikuasai tidak sah atau sudah memiliki satu, namun masih menghendaki lainnya, ini bisa mengarah kepada penggelapan dalam jabatan.