Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan melalui Program Kartu Prakerja.
Selain BLK milik Kemnaker, program Kartu Prakerja akan diimplementasikan melalui BLK milik Kementerian/Lembaga lain, BLK milik pemda, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, dan training centre industri.
"Pelatihan ini akan dilakukan di BLK yang terdiri dari BLK Kemnaker, BLK K/L lain, BLK Pemda. Kemudian ada juga LPK swasta dan perusahaan serta industri juga punya pusat pelatihan itu sedang kita inventarisir semua," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Ida menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, Kartu Prakerja akan menyasar pencari kerja, masyarakat yang terdampak PHK, serta pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan atau pun alih keterampilan.
Selain itu, pendistribusian Kartu Prakerja akan memprioritaskan daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi.
"Daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas. Karena memang memprioritaskan mereka yang masuk kategori penganggur," kata dia.
Menaker menegaskan, pemilihan lembaga pelaksana pelatihan tersebut akan diseleksi dan diverifikasi.
"Dan nanti lembaga pelatihan yang melaksanakan adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi. Karena kalau kita ingin meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten," tegasnya.
Saat ini, pemerintah masih membahas detail dan teknis pelaksanaan program. Termasuk pembentukan Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
"PMO itu nanti yang akan mengelola program Kartu Prakerja secara profesional dan akuntabel, " ujarnya.
Selain BLK milik Kemnaker, program Kartu Prakerja akan diimplementasikan melalui BLK milik Kementerian/Lembaga lain, BLK milik pemda, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, dan training centre industri.
"Pelatihan ini akan dilakukan di BLK yang terdiri dari BLK Kemnaker, BLK K/L lain, BLK Pemda. Kemudian ada juga LPK swasta dan perusahaan serta industri juga punya pusat pelatihan itu sedang kita inventarisir semua," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Ida menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, Kartu Prakerja akan menyasar pencari kerja, masyarakat yang terdampak PHK, serta pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan atau pun alih keterampilan.
Selain itu, pendistribusian Kartu Prakerja akan memprioritaskan daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi.
"Daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas. Karena memang memprioritaskan mereka yang masuk kategori penganggur," kata dia.
Menaker menegaskan, pemilihan lembaga pelaksana pelatihan tersebut akan diseleksi dan diverifikasi.
"Dan nanti lembaga pelatihan yang melaksanakan adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi. Karena kalau kita ingin meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten," tegasnya.
Saat ini, pemerintah masih membahas detail dan teknis pelaksanaan program. Termasuk pembentukan Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
"PMO itu nanti yang akan mengelola program Kartu Prakerja secara profesional dan akuntabel, " ujarnya.