Jayapura (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai berharap kedepan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut dapat terus ditingkatkan.

"Mungkin terakhir saya berdiri di depan sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, karena tiga bulan lagi saya diganti. Kedepan siapapun yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Papua, itu rancangan Tuhan, saya berharap pondasi kesehatan yang kita rancang jangan sampai menyimpang jauh," kata Aloysius Giyai di Jayapura, Jumat.

Ia mengaku sudah menyampaikan hal itu saat menutup Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) II Tahun 2019 tingkat Provinsi Papua, Kamis (28/11).

Ia berharap kedepan pelayanan kesehatan di Papua ditingkatkan. Kerja sama mitra kesehatan yang telah dibangun kalau bisa tetap dilanjutkan.

Akreditasi puskesmas yang sudah dirintis harus dilanjutkan, karena itu merupakan jawaban mutu pelayanan kesehatan. Jaminan mutu penyelamatan bagi pasien juga ada di situ.

"Kita bersyukur bahwa ada orang yang rancang seluruh fasilitas kesehatan, itu luar biasa. Saya rasakan kemarin simulasi akreditasi RSUD Jayapura. Saya merasa bersyukur ada program ini, kita mau menuju ke neraka tetapi sekarang hendak menuju ke arah surga," ujarnya.

Mantan Direktur RSUD Abepura itu berharap hal yang sama juga mudah-mudahan terjadi di rumah sakit lain yang ada di wilayah Provinsi Papua. Semangat akreditasi rumah sakit tetap dilaksanakan.

Kepada rumah sakit-rumah yang mendapat penilaian rapor terbaik termasuk Timika sebagai juara satu dan Dinas Kesehatan yang sudah berbenah diri mengenai cakupan-cakupan pelayanan kesehatan tetap dilanjutkan.

"Kalau Dinas Kesehatan itu harus seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, selalu bagus semua cakupan kesehatan lainnya. Coba cakupan layanan kesehatan di RSUD Youwari harus baik, mengikuti Dinas Kesehatan dalam hal penilaian kinerja," ujarnya.

Aloysius memohon agar kerja sama antara para Kepala Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang selama ini kurang harmonis agar supaya bisa jalan secara bersama.

"Karena kenyataan fakta menunjukkan bahwa rumah sakit jalan sendiri, Dinas Kesehatan jalan sendiri maka seluruh cakupan pelayanan kesehatan terbengkalai, karena masing-masing mempertahankan egonya, saya harap kerja sama tetap jalan," ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan itu hukumnya wajib tidak bisa ditolak. Kepsertaan BPJS Kesehatan disemua rumah sakit harus ditingkatkan sehingga pada waktunya jaminan kesehatan daerah sifatnya hanya pelengkap bukan dimulai dari nol.

"Koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini," ujarnya.

Pewarta : Musa Abubar
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024