Timika (ANTARA) - Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika, Papua menangani 61 kasus gizi kurang dan gizi buruk anak dengan rata-rata 3-6 kasus per bulan selama Januari-November 2019.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSMM Timika dr Theresia Nina N. di Timika, Rabu, mengatakan pasien gizi kurang dan gizi buruk biasanya ditemukan saat mereka masuk ruang rawat inap dengan keluhan penyakit, seperti diare kronis, malaria, dan infeksi saluran pernapasan akut.
Namun, katanya, setelah dilakukan penilaian lebih lanjut, ternyata pasien tersebut juga mengalami kondisi gizi kurang, bahkan gizi buruk.
"Yang paling dominan masyarakat asli. Kalau masyarakat non-OAP (Orang Asli Papua) paling satu dua kasus saja. Selain dari wilayah sekitar Timika, ada juga satu-dua pasien yang dirujuk dari pedalaman dan kabupaten tetangga, seperti dari Asmat, Puncak, dan lainnya," kata dia.
Setiap bulan, RSMM Timika selalu melaporkan temuan kasus gizi kurang dan gizi buruk kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Hal itu, kata dia, dalam rangka adanya dukungan dari Dinkes melalui puskesmas setempat dalam hal pemberian asupan gizi tambahan kepada pasien setelah kembali ke rumah.
Nina menyebut masih adanya temuan pasien gizi kurang atau gizi buruk di wilayah Timika setiap bulan sebagian besar lantaran kemampuan ekonomi keluarga yang masih minim untuk memenuhi asupan gizi anak-anak.
Rata-rata pasien yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk merupakan anak-anak yang masih di bawah usia lima tahun.
Faktor pemicu lainnya, kata dia, tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua masih rendah dalam hal pemberian nutrisi kepada anak.
Belum lagi, kata dia, tentang pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat lokal juga masih rendah dan menyangkut pengetahuan gizi dan penyakit-penyakit menular dasar yang juga masih membutuhkan edukasi secara terus-menerus.
Dalam banyak kasus, katanya, pasien terdiagnosa gizi kurang dan gizi buruk setelah mendapat penanganan di rumah sakit, lalu kembali ke rumah, tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah sakit dengan kondisi seperti semula.
"Sering sekali setelah kami tangani dan berat badan pasien naik, lalu petugas klinis memberikan edukasi kepada orang tua, nanti setelah balik ke rumah tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah sakit karena gizinya kurang. Itu persoalan kita. Kami di rumah sakit tidak mengetahui sejauh mana kondisi sosial ekonomi keluarga itu," katanya.
Penanganan pasien gizi kurang atau gizi buruk, kata dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada jajaran yang bergerak di bidang kesehatan seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, tetapi membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas sektoral, terutama pemerintah daerah dalam hal memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kondisi ekonomi keluarga cukup baik, sudah tentu pemenuhan asupan gizi anak selama masa pertumbuhan tercukupi. Bagaimana solusinya untuk membuat ekonomi semua keluarga punya daya tahan yang cukup, ini pekerjaan besar bangsa ini, bukan semata pekerjaan dan tanggung jawab orang kesehatan tapi butuh dukungan dari semua pihak. Tidak mungkin orang kesehatan bisa bekerja sendiri tanpa 'support' dari sektor lain, apalagi di Papua masalah demografi dan geografis, level pendidikan dan pengetahuan masih membutuhkan usaha yang lebih ekstra lagi," kata Nina.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSMM Timika dr Theresia Nina N. di Timika, Rabu, mengatakan pasien gizi kurang dan gizi buruk biasanya ditemukan saat mereka masuk ruang rawat inap dengan keluhan penyakit, seperti diare kronis, malaria, dan infeksi saluran pernapasan akut.
Namun, katanya, setelah dilakukan penilaian lebih lanjut, ternyata pasien tersebut juga mengalami kondisi gizi kurang, bahkan gizi buruk.
"Yang paling dominan masyarakat asli. Kalau masyarakat non-OAP (Orang Asli Papua) paling satu dua kasus saja. Selain dari wilayah sekitar Timika, ada juga satu-dua pasien yang dirujuk dari pedalaman dan kabupaten tetangga, seperti dari Asmat, Puncak, dan lainnya," kata dia.
Setiap bulan, RSMM Timika selalu melaporkan temuan kasus gizi kurang dan gizi buruk kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Hal itu, kata dia, dalam rangka adanya dukungan dari Dinkes melalui puskesmas setempat dalam hal pemberian asupan gizi tambahan kepada pasien setelah kembali ke rumah.
Nina menyebut masih adanya temuan pasien gizi kurang atau gizi buruk di wilayah Timika setiap bulan sebagian besar lantaran kemampuan ekonomi keluarga yang masih minim untuk memenuhi asupan gizi anak-anak.
Rata-rata pasien yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk merupakan anak-anak yang masih di bawah usia lima tahun.
Faktor pemicu lainnya, kata dia, tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua masih rendah dalam hal pemberian nutrisi kepada anak.
Belum lagi, kata dia, tentang pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat lokal juga masih rendah dan menyangkut pengetahuan gizi dan penyakit-penyakit menular dasar yang juga masih membutuhkan edukasi secara terus-menerus.
Dalam banyak kasus, katanya, pasien terdiagnosa gizi kurang dan gizi buruk setelah mendapat penanganan di rumah sakit, lalu kembali ke rumah, tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah sakit dengan kondisi seperti semula.
"Sering sekali setelah kami tangani dan berat badan pasien naik, lalu petugas klinis memberikan edukasi kepada orang tua, nanti setelah balik ke rumah tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah sakit karena gizinya kurang. Itu persoalan kita. Kami di rumah sakit tidak mengetahui sejauh mana kondisi sosial ekonomi keluarga itu," katanya.
Penanganan pasien gizi kurang atau gizi buruk, kata dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada jajaran yang bergerak di bidang kesehatan seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, tetapi membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas sektoral, terutama pemerintah daerah dalam hal memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kondisi ekonomi keluarga cukup baik, sudah tentu pemenuhan asupan gizi anak selama masa pertumbuhan tercukupi. Bagaimana solusinya untuk membuat ekonomi semua keluarga punya daya tahan yang cukup, ini pekerjaan besar bangsa ini, bukan semata pekerjaan dan tanggung jawab orang kesehatan tapi butuh dukungan dari semua pihak. Tidak mungkin orang kesehatan bisa bekerja sendiri tanpa 'support' dari sektor lain, apalagi di Papua masalah demografi dan geografis, level pendidikan dan pengetahuan masih membutuhkan usaha yang lebih ekstra lagi," kata Nina.