Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mengambil alih pengelolaan semen subsidi yang selama ini ditangani dua pengusaha Papua.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, Senin, mengatakan semen subsidi kini ditangani dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan setempat.
"Dari hasil beberapa pemandangan fraksi DPRD saat sidang, mereka meminta untuk dicabut sehingga saya berhentikan dan sekarang dibawa kendali pemerintah supaya pengawasan subsidi dari Presiden benar-benar dinikmati masyarakat," katanya.
Jhon menilai langkah itu bukan bagian untuk menjatuhkan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melainkan bertujuan agar program subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Lebih baik kita korbankan dua orang dan banyak masyarakat OAP bisa menikmati barangnya. Saya lebih senang bahwa kepentingan masyarakat asli Papua yang mendapat dampak dari barang subsidi," katanya.
Jhon mengatakan sebelum diambil alih oleh pemerintah, semen subsidi ukuran 50 kilogram dijual dengan harga di atas Rp400 ribu.
Namun, setelah diambil alih pengelolaan oleh pemerintah, harga semen 50 kilogram rencananya dijual dengan harga Rp380 ribu.
"Dahulu mereka jual sekitar Rp410 ribu/sak dan itupun bisa naik, mereka bilang tadi. Tetapi kita jual sekarang dengan Rp380 ribu untuk ukuran 50 kilogram. Harga yang kami tetapkan ini tidak boleh naik lagi. Kalau diturunkan harganya saya kasi izin," katanya.
Jhon mengatakan segera dilakukan evaluasi apakah pemerintah akan menunjuk pengusaha lain untuk melanjutkan pengelolaan semen subsidi tersebut atau dipegang langsung pemerintah.
Jhon mengaku akan melihat sanksi bagi seorang ASN di Bagian Setda Jayawijaya yang sudah merugikan jatah OAP atau menjadi pengelola semen subsidi.
"Dia sudah sebagai ASN, jadi pengusaha lagi. Itu (menjadi pengelola semen subsidi) seharusnya jatah OAP yang lain," katanya.
Pengusaha yang selama ini terlibat program semen subsidi, Albert Abnawas mengaku belum mendapat informasi penyebab pemerintah mengambil alih semen subsidi.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan surat secara resmi kepada mereka jika salah dalam mengelola semen subsidi.
"Harusnya ada surat teguran pertama, kedua dan ketiga yang juga didukung oleh foto jika kami menjual semen di luar ketentuan pemerintah. Namun ini sama sekali tidak ada dan laporan yang masuk ke pemerintah ini sepihak sehingga kami kecewa," katanya.
Ia mengaku sudah bertemu pemerintah untuk membicarakan hal tersebut agar mereka bisa dilibatkan dalam program tersebut karena OAP tidak mungkin berusaha di Jawa selain di Papua.
Abner mengatakan selama ini pihaknya menjual semen subsidi berdasarkan harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
"Harga tertinggi untuk semen ini ditentukan Pemda Jayawijaya berdasarkan ukuran, harga beli dari perusahaan, sehingga jatuh Rp 410 ribu. Kami berjalan dari tahun 2017, 2018, 2019. Laporannya dimasukan ke Dinas Nakerindag" katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, Senin, mengatakan semen subsidi kini ditangani dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan setempat.
"Dari hasil beberapa pemandangan fraksi DPRD saat sidang, mereka meminta untuk dicabut sehingga saya berhentikan dan sekarang dibawa kendali pemerintah supaya pengawasan subsidi dari Presiden benar-benar dinikmati masyarakat," katanya.
Jhon menilai langkah itu bukan bagian untuk menjatuhkan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melainkan bertujuan agar program subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Lebih baik kita korbankan dua orang dan banyak masyarakat OAP bisa menikmati barangnya. Saya lebih senang bahwa kepentingan masyarakat asli Papua yang mendapat dampak dari barang subsidi," katanya.
Jhon mengatakan sebelum diambil alih oleh pemerintah, semen subsidi ukuran 50 kilogram dijual dengan harga di atas Rp400 ribu.
Namun, setelah diambil alih pengelolaan oleh pemerintah, harga semen 50 kilogram rencananya dijual dengan harga Rp380 ribu.
"Dahulu mereka jual sekitar Rp410 ribu/sak dan itupun bisa naik, mereka bilang tadi. Tetapi kita jual sekarang dengan Rp380 ribu untuk ukuran 50 kilogram. Harga yang kami tetapkan ini tidak boleh naik lagi. Kalau diturunkan harganya saya kasi izin," katanya.
Jhon mengatakan segera dilakukan evaluasi apakah pemerintah akan menunjuk pengusaha lain untuk melanjutkan pengelolaan semen subsidi tersebut atau dipegang langsung pemerintah.
Jhon mengaku akan melihat sanksi bagi seorang ASN di Bagian Setda Jayawijaya yang sudah merugikan jatah OAP atau menjadi pengelola semen subsidi.
"Dia sudah sebagai ASN, jadi pengusaha lagi. Itu (menjadi pengelola semen subsidi) seharusnya jatah OAP yang lain," katanya.
Pengusaha yang selama ini terlibat program semen subsidi, Albert Abnawas mengaku belum mendapat informasi penyebab pemerintah mengambil alih semen subsidi.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan surat secara resmi kepada mereka jika salah dalam mengelola semen subsidi.
"Harusnya ada surat teguran pertama, kedua dan ketiga yang juga didukung oleh foto jika kami menjual semen di luar ketentuan pemerintah. Namun ini sama sekali tidak ada dan laporan yang masuk ke pemerintah ini sepihak sehingga kami kecewa," katanya.
Ia mengaku sudah bertemu pemerintah untuk membicarakan hal tersebut agar mereka bisa dilibatkan dalam program tersebut karena OAP tidak mungkin berusaha di Jawa selain di Papua.
Abner mengatakan selama ini pihaknya menjual semen subsidi berdasarkan harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
"Harga tertinggi untuk semen ini ditentukan Pemda Jayawijaya berdasarkan ukuran, harga beli dari perusahaan, sehingga jatuh Rp 410 ribu. Kami berjalan dari tahun 2017, 2018, 2019. Laporannya dimasukan ke Dinas Nakerindag" katanya.