Wamena (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua minta lima pemerintah di Pegunungan Tengah Papua aktif menyampaikan laporan atau dokumen keuangan yang dibutuhkan.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa mengatakan dari audit BPK di wilayah pegunungan ada arahan kepada masing-masing pemkab yang hadir.
Arahan BPK itu menurut bupati, misalnya terkait komunikasi antar OPD dan bendahara terkait data atau berkas yang diminta BPK.
"Mereka berikan masukan, solusi untuk kami para bupati di gunung dengan tingkat kesulitan yang ada supaya proaktif dengan dokumen-dokumen yang diminta BPK. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang kurang kita harus segera memberikan agar tidak menjadi temuan," katanya.
Pada pertemuan itu menurut Jhon Banua, BPK juga meminta kabupaten-kabupaten yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelayanan pemerintah agar memperhatikan hal tersebut.
"Mereka memberikan dukungan supaya teman-teman yang belum WTP harus bisa kejar supaya dapat WTP dan teman-teman yang kita sudah WTP harus bisa bertahan. Itu yang beliau berikan masukan, dukungan supaya administrasi jangan terulang terus kalau ada perbaikan," katanya.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Jayawijaya itu melibatkan sejumlah bupati di wilayah pegunungan seperti Bupati Lanny Jaya, Bupati Tolikara, Wakil Bupati Mamberamo Tengah.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa mengatakan dari audit BPK di wilayah pegunungan ada arahan kepada masing-masing pemkab yang hadir.
Arahan BPK itu menurut bupati, misalnya terkait komunikasi antar OPD dan bendahara terkait data atau berkas yang diminta BPK.
"Mereka berikan masukan, solusi untuk kami para bupati di gunung dengan tingkat kesulitan yang ada supaya proaktif dengan dokumen-dokumen yang diminta BPK. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang kurang kita harus segera memberikan agar tidak menjadi temuan," katanya.
Pada pertemuan itu menurut Jhon Banua, BPK juga meminta kabupaten-kabupaten yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelayanan pemerintah agar memperhatikan hal tersebut.
"Mereka memberikan dukungan supaya teman-teman yang belum WTP harus bisa kejar supaya dapat WTP dan teman-teman yang kita sudah WTP harus bisa bertahan. Itu yang beliau berikan masukan, dukungan supaya administrasi jangan terulang terus kalau ada perbaikan," katanya.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Jayawijaya itu melibatkan sejumlah bupati di wilayah pegunungan seperti Bupati Lanny Jaya, Bupati Tolikara, Wakil Bupati Mamberamo Tengah.