Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dr. Ronny J.A. Situmorang menyebutkan pihaknya melakukan rekrut ulang tenaga kerja kontrak kesehatan yang bekerja di kabupaten itu tiap tahun.
Ronny yang tengah berada di Makassar saat dihubungi ANTARA, Jumat mengatakan proses rekrutmen tenaga kontrak kesehatan yang bekerja di RSUD Kwaingga tahun ini, sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, dimana kontrak mereka berlaku sampai pada 31 Desember sesuai penganggaran APBD lalu direkrut ulang.
"Karena hanya satu tahun, kami akan rekrut ulang setiap akhir tahun dimana semua tenaga kontrak yang sudah ada kami persilakan melamar ulang dengan memasukkan berkasnya sesuai waktu yang diberikan panitia seleksi," katanya.
Lanjut dia, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dimana pihaknya memperhatikan kinerjanya bagi tenaga kontrak yang sudah bekerja di tahun sebelumnya dan harus memiliki surat tanda registrasi (STR) sesuai UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 bagi tenaga perawat atau bidan.
"Aturan ini berlaku juga bagi tenaga kontrak di puskesmas. Jadi, mereka yang tidak ada nama ini adalah sebagian mereka yang tidak melamar lagi, ada yang karena tidak punya STR, ada juga yang karena penilaian kinerja," ujarnya.
Ronny menjelaskan dari tenaga kontrak pada 2019 sebanyak 17 orang memang tidak direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Keerom di 2020, karena empat orang tidak mendaftar, enam orang tidak memiliki STR, dan tujuh orang karena pertimbangan kinerja mereka. Spesifikasi ke-17 orang ini adalah empat orang SMA sedangkan 13 orang merupakan tenaga kesehatan (perawat, bidan dan tenaga kesmas.
Menurut Ronny, sebagai solusi, dalam hearing dengan DPRD Keerom pada Rabu (12/2) malam, pihaknya menyepakati bahwa tujuh orang tenaga kesehatan yang memiliki STR akan dipekerjakan kembali oleh pihaknya di Dinas Kesehatan Keerom.
Sedangkan 10 orang lainnya akan didorong oleh Ketua DPRD ke Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Keerom untuk dicarikan solusinya guna bisa diakomodir di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.
"Nah dengan ini, saya juga ingin meluruskan pernyataan Pak Plt. Kadinskes Papua Aloysius Giyai dalam pemberitaan kemarin yang seakan-akan menyudutkan saya bahwa saya tidak berpihak kepada Orang Asli Papua. Sebenarnya begini, prinsip saya, selama para pelamar memenuhi persyaratan, apalagi dia Orang Asli Papua, saya pasti justru prioritaskan," ujarnya.
Ronny yang tengah berada di Makassar saat dihubungi ANTARA, Jumat mengatakan proses rekrutmen tenaga kontrak kesehatan yang bekerja di RSUD Kwaingga tahun ini, sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, dimana kontrak mereka berlaku sampai pada 31 Desember sesuai penganggaran APBD lalu direkrut ulang.
"Karena hanya satu tahun, kami akan rekrut ulang setiap akhir tahun dimana semua tenaga kontrak yang sudah ada kami persilakan melamar ulang dengan memasukkan berkasnya sesuai waktu yang diberikan panitia seleksi," katanya.
Lanjut dia, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dimana pihaknya memperhatikan kinerjanya bagi tenaga kontrak yang sudah bekerja di tahun sebelumnya dan harus memiliki surat tanda registrasi (STR) sesuai UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 bagi tenaga perawat atau bidan.
"Aturan ini berlaku juga bagi tenaga kontrak di puskesmas. Jadi, mereka yang tidak ada nama ini adalah sebagian mereka yang tidak melamar lagi, ada yang karena tidak punya STR, ada juga yang karena penilaian kinerja," ujarnya.
Ronny menjelaskan dari tenaga kontrak pada 2019 sebanyak 17 orang memang tidak direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Keerom di 2020, karena empat orang tidak mendaftar, enam orang tidak memiliki STR, dan tujuh orang karena pertimbangan kinerja mereka. Spesifikasi ke-17 orang ini adalah empat orang SMA sedangkan 13 orang merupakan tenaga kesehatan (perawat, bidan dan tenaga kesmas.
Menurut Ronny, sebagai solusi, dalam hearing dengan DPRD Keerom pada Rabu (12/2) malam, pihaknya menyepakati bahwa tujuh orang tenaga kesehatan yang memiliki STR akan dipekerjakan kembali oleh pihaknya di Dinas Kesehatan Keerom.
Sedangkan 10 orang lainnya akan didorong oleh Ketua DPRD ke Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Keerom untuk dicarikan solusinya guna bisa diakomodir di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.
"Nah dengan ini, saya juga ingin meluruskan pernyataan Pak Plt. Kadinskes Papua Aloysius Giyai dalam pemberitaan kemarin yang seakan-akan menyudutkan saya bahwa saya tidak berpihak kepada Orang Asli Papua. Sebenarnya begini, prinsip saya, selama para pelamar memenuhi persyaratan, apalagi dia Orang Asli Papua, saya pasti justru prioritaskan," ujarnya.