Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menerima empat orang perwakilan mahasiswa dan pelajar eksodus di Mapolres Mimika, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis pagi, yang menyampaikan keinginannya untuk kembali melanjutkan pendidikan di kota studi masing-masing.
Pertemuan itu dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adinatha dan Kasat Intelkam Polres Mimika sebagaimana keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Kota Jayaprua, Kamis malam.
Pada momentum itu, Kapolda Papua memberikan arahan dan nasehat kepada keempat perwakilan mahasiswa dan pelajar eksodus agar yang saat ini masih berada di Timika, Kabupaten Mimika setelah meninggalkan kota studinya harus bisa berfikir yang lebih jernih dan memahami bahwa yang bisa menentukan nasib seseorang kedepan adalah kembali kepada diri masing-masing dan bukan orang lain.
"Jangan terpengaruh dengan pihak-pihak yang sengaja atau mengajak mahasiswa untuk tetap bertahan sehingga nantinya menjadi korban dan akan tertinggal karena tidak memiliki pendidikan. Karena kalian akan kembali membangun Papua setelah selesai kuliah," katanya.
Kepada perwakilan mahasiswa, mantan Kapolda Papua Barat dan Sumatera Utara itu menyarankan agar tidak larut dalam emosi dan lebih baik kembali kuliah untuk menata kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan.
"Sejumlah orang Papua asli yang saat ini telah sukses karena dilatarbelakangi dengan pendidikan yang baik dan harus menjadikan kesuksesan itu sebagai contoh yang baik," katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa Polri dan terutama Guburnur Provinsi Papua Lukas Enembe telah menggelontor dana tahap pertama sebanyak Rp1,5 milia untuk mengambil langkah-langkah pengembalian mahasiswa eksodus ke kota studi masing-masing
"Dengan tujuan membantu adik-adik mahasiswa kembali ke kota studinya namum orang yang kita percayakan untuk menangani hal tersebut juga diduga menyalahgunakan dana sehingga perlu diproses hukum. Sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik maka akan keluar tahap dua dan tahap tiga," katanya.
Mengenai permintaan untuk membangun universitas yang berkualitas di Timika, Kabupaten Mimika, Kapolda Papua mengaku setuju dengan permintaan ini.
"Saya sangat setuju agar tidak perlu jauh-jauh keluar dan justru kita yang datangkan tenaga-tenaga dosen yang berkualitas kesini dan itu pasti pemerintah daerah akan membangun itu. Untuk sekolah hingga ke luar negeri juga perlu dibicarakan dengah pihak yang bisa membantu yaitu Freeport dan LPMAK juga dapat dikomunikasikan lebih lanjut," katanya.
Kapolda Papua juga menyinggung soal pelaksanaan PON XX di Kabupaten Mimika dan meminta harus ikut menjaga situasi yang aman dan nyaman.
"Kita harus menjaga Kabupaten Mimika agar tetap aman dan kita harus sukseskan penyelenggaraan PON tahun 2020, sehingga kita harus menjadi tuan rumah yang baik," katanya.
"Jalin terus komunikasi dengan semua pihak karena melalui komunikasi kita bisa temukan solusi-solusi yang baik dan segera mendatakan secara detail nama nama mahasiswa yang akan kembali ke Kota Studi dan sampaikan kepada Polres Mimika untuk ditindaknlanjuti," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Salah satu mahasiswa eksodus, Raymon Nerigi mengatakan bahwa selama berada di Timika, Kabupaten Mimika sejak Agustus 2019 jumlah mahasiswa eksodus sekitar 900 orang dan belum pernah dilihat oleh pemerintah setempat sebagai orang tua.
"Sehingga kami bingung mau buat apa. Selama kami ada di Timika sudah tiga kali lakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi, bahkan nyaris bentrok dengan bapak-bapak Polisi," katanya.
"Kami ingin mendengarkan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah terhadap kami, karena bapak Wakil Bupati sendiri yang memimpin Tim Sosialisasi ke seluruh universitas di seluruh Indonesia dan kami belum perna diberitahu tindak lanjutnya seperti apa," lanjutnya.
Ia mengklaim mahasiswa yang sudah kembali ke kota studi, sudah cukup banyak dan baru-baru ini sekitar 45 orang yang berangkat karena menerima bantuan dari Yoris Raweyai, anggota DPD RI.
"Hal lain yang muncul bahwa rekan-rekan dan adik-adik kami yang sudah kembali ke kota study disana, mereka juga susah karena biaya dari LPMAK juga sudah tidak masuk sehingga mereka tinggal kumpul satu tempat bisa sampai 15 orang," katanya.
Ada juga yang sudah berangkat kembali ke kota study dengan biaya sendiri sehingga yang tinggal masih sekitar 200 orang lagi.
"Ada yang sudah menikah dan ada juga yang sudah meninggal disini karena sakit. Kami juga yang semula gabung di Lemasa saat ini sudah terpecah belah menjadi dua kubu, karena kami yang ada sekitar 20 orang memilih untuk kembali melanjutkan sekolah namun kelompok yang lain ada yang masih keras ikut-ikut simpatisan Papua Merdeka," ungkapnya.
"Sehingga kita menjadi berbeda pendapat. Kami sudah lakukan aksi demo dan diamankan oleh Polres Mimika dan sudah sampaikan aspirasi kami diterima oleh Sekda dan juga data mahasiswa yang bermaksud untuk lanjutkan sekolah tapi sampai sekarang belum ada tanggapan," katanya lagi.
Pertemuan itu dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adinatha dan Kasat Intelkam Polres Mimika sebagaimana keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Kota Jayaprua, Kamis malam.
Pada momentum itu, Kapolda Papua memberikan arahan dan nasehat kepada keempat perwakilan mahasiswa dan pelajar eksodus agar yang saat ini masih berada di Timika, Kabupaten Mimika setelah meninggalkan kota studinya harus bisa berfikir yang lebih jernih dan memahami bahwa yang bisa menentukan nasib seseorang kedepan adalah kembali kepada diri masing-masing dan bukan orang lain.
"Jangan terpengaruh dengan pihak-pihak yang sengaja atau mengajak mahasiswa untuk tetap bertahan sehingga nantinya menjadi korban dan akan tertinggal karena tidak memiliki pendidikan. Karena kalian akan kembali membangun Papua setelah selesai kuliah," katanya.
Kepada perwakilan mahasiswa, mantan Kapolda Papua Barat dan Sumatera Utara itu menyarankan agar tidak larut dalam emosi dan lebih baik kembali kuliah untuk menata kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan.
"Sejumlah orang Papua asli yang saat ini telah sukses karena dilatarbelakangi dengan pendidikan yang baik dan harus menjadikan kesuksesan itu sebagai contoh yang baik," katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa Polri dan terutama Guburnur Provinsi Papua Lukas Enembe telah menggelontor dana tahap pertama sebanyak Rp1,5 milia untuk mengambil langkah-langkah pengembalian mahasiswa eksodus ke kota studi masing-masing
"Dengan tujuan membantu adik-adik mahasiswa kembali ke kota studinya namum orang yang kita percayakan untuk menangani hal tersebut juga diduga menyalahgunakan dana sehingga perlu diproses hukum. Sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik maka akan keluar tahap dua dan tahap tiga," katanya.
Mengenai permintaan untuk membangun universitas yang berkualitas di Timika, Kabupaten Mimika, Kapolda Papua mengaku setuju dengan permintaan ini.
"Saya sangat setuju agar tidak perlu jauh-jauh keluar dan justru kita yang datangkan tenaga-tenaga dosen yang berkualitas kesini dan itu pasti pemerintah daerah akan membangun itu. Untuk sekolah hingga ke luar negeri juga perlu dibicarakan dengah pihak yang bisa membantu yaitu Freeport dan LPMAK juga dapat dikomunikasikan lebih lanjut," katanya.
Kapolda Papua juga menyinggung soal pelaksanaan PON XX di Kabupaten Mimika dan meminta harus ikut menjaga situasi yang aman dan nyaman.
"Kita harus menjaga Kabupaten Mimika agar tetap aman dan kita harus sukseskan penyelenggaraan PON tahun 2020, sehingga kita harus menjadi tuan rumah yang baik," katanya.
"Jalin terus komunikasi dengan semua pihak karena melalui komunikasi kita bisa temukan solusi-solusi yang baik dan segera mendatakan secara detail nama nama mahasiswa yang akan kembali ke Kota Studi dan sampaikan kepada Polres Mimika untuk ditindaknlanjuti," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Salah satu mahasiswa eksodus, Raymon Nerigi mengatakan bahwa selama berada di Timika, Kabupaten Mimika sejak Agustus 2019 jumlah mahasiswa eksodus sekitar 900 orang dan belum pernah dilihat oleh pemerintah setempat sebagai orang tua.
"Sehingga kami bingung mau buat apa. Selama kami ada di Timika sudah tiga kali lakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi, bahkan nyaris bentrok dengan bapak-bapak Polisi," katanya.
"Kami ingin mendengarkan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah terhadap kami, karena bapak Wakil Bupati sendiri yang memimpin Tim Sosialisasi ke seluruh universitas di seluruh Indonesia dan kami belum perna diberitahu tindak lanjutnya seperti apa," lanjutnya.
Ia mengklaim mahasiswa yang sudah kembali ke kota studi, sudah cukup banyak dan baru-baru ini sekitar 45 orang yang berangkat karena menerima bantuan dari Yoris Raweyai, anggota DPD RI.
"Hal lain yang muncul bahwa rekan-rekan dan adik-adik kami yang sudah kembali ke kota study disana, mereka juga susah karena biaya dari LPMAK juga sudah tidak masuk sehingga mereka tinggal kumpul satu tempat bisa sampai 15 orang," katanya.
Ada juga yang sudah berangkat kembali ke kota study dengan biaya sendiri sehingga yang tinggal masih sekitar 200 orang lagi.
"Ada yang sudah menikah dan ada juga yang sudah meninggal disini karena sakit. Kami juga yang semula gabung di Lemasa saat ini sudah terpecah belah menjadi dua kubu, karena kami yang ada sekitar 20 orang memilih untuk kembali melanjutkan sekolah namun kelompok yang lain ada yang masih keras ikut-ikut simpatisan Papua Merdeka," ungkapnya.
"Sehingga kita menjadi berbeda pendapat. Kami sudah lakukan aksi demo dan diamankan oleh Polres Mimika dan sudah sampaikan aspirasi kami diterima oleh Sekda dan juga data mahasiswa yang bermaksud untuk lanjutkan sekolah tapi sampai sekarang belum ada tanggapan," katanya lagi.