Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah sudah menyiapkan antisipasi terkait potensi kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk pada pilkada serentak 2020.
"Kita punya data kerawanan. Kita punya sendiri, dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga nanti kita pakai. Semua, kalau Anda punya, berikan ke saya," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Mahfud menanggapi hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu yang menyebutkan 24 dari 270 daerah penyelenggara pilkada serentak 2020 rawan terjadi konflik.
Mahfud berterima kasih atas data yang disampaikan dan akan menjadikan hasil penelitian Bawaslu tersebut sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi.
"Kita sudah biasa buat peta kerawanan, Polri sudah terbiasa. Jadi, itu hal yang rutin saja memetakan kerawanan. Dan yang dari Bawaslu, terima kasih, nanti kita jadikan bahan pertimbangan juga," katanya pula.
Namun, Mahfud enggan menjelaskan terkait langkah antisipasi, seraya menyampaikan yang terpenting pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan sebaik-baiknya.
"Sudah diantisipasi. Kalau antisipasi diceritakan pada Anda, bocor lagi. Diberitakan kan jadi bukan strategi, kalau diberitahu semua. Pokoknya, kita sudah tahu," katanya lagi.
Sebelumnya, Bawaslu merilis hasil penelitian berupa IKP yang menyebutkan 24 dari 270 daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu.
Empat ukuran digunakan Bawaslu dalam memprediksi potensi kerawanan pilkada serentak tahun 2020 adalah dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih.
Sebanyak 24 daerah tersebut, sembilan di antaranya provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.
Kemudian, 15 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Manokwari, Mamuju, Lombok Tengah, Kotawaringin Timur, Kepulauan Sula, Minahasa Utara, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Serang, Kendal, Sambas, Kota Makassar, Sungai Penuh, Tomohon, dan Kota Ternate.
"Kita punya data kerawanan. Kita punya sendiri, dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga nanti kita pakai. Semua, kalau Anda punya, berikan ke saya," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Mahfud menanggapi hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu yang menyebutkan 24 dari 270 daerah penyelenggara pilkada serentak 2020 rawan terjadi konflik.
Mahfud berterima kasih atas data yang disampaikan dan akan menjadikan hasil penelitian Bawaslu tersebut sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi.
"Kita sudah biasa buat peta kerawanan, Polri sudah terbiasa. Jadi, itu hal yang rutin saja memetakan kerawanan. Dan yang dari Bawaslu, terima kasih, nanti kita jadikan bahan pertimbangan juga," katanya pula.
Namun, Mahfud enggan menjelaskan terkait langkah antisipasi, seraya menyampaikan yang terpenting pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan sebaik-baiknya.
"Sudah diantisipasi. Kalau antisipasi diceritakan pada Anda, bocor lagi. Diberitakan kan jadi bukan strategi, kalau diberitahu semua. Pokoknya, kita sudah tahu," katanya lagi.
Sebelumnya, Bawaslu merilis hasil penelitian berupa IKP yang menyebutkan 24 dari 270 daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu.
Empat ukuran digunakan Bawaslu dalam memprediksi potensi kerawanan pilkada serentak tahun 2020 adalah dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih.
Sebanyak 24 daerah tersebut, sembilan di antaranya provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.
Kemudian, 15 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Manokwari, Mamuju, Lombok Tengah, Kotawaringin Timur, Kepulauan Sula, Minahasa Utara, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Serang, Kendal, Sambas, Kota Makassar, Sungai Penuh, Tomohon, dan Kota Ternate.