Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, Provinsi Papua mengajak mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir di Jayapura, Rabu, menjelaskan, ajakan itu dilakukan dalam kerja sama antara pihaknya dengan program studi ilmu pemerintahan Fisip Uncen.
Frans menjelaskan, kerja sama ini dilakukan dalam hal kajian-kajian terkait bagaimana dunia pendidikan Fisip Uncen khususnya program studi ilmu pemerintahan memandang penyelenggara pemilu dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara bersama-sama.
"Bukan hanya Bawaslu Kota Jayapura tetapi menjadi tugas berkesinambungan terus menerus antara Bawaslu Kota Jayapura terkait dengan elemen masyarakat, terkait di sini adalah kelompok perguruan tinggi," katanya.
Lantaran, tambah dia, perguruan tinggi memiliki basis massa yang mudah diberikan pemahaman sehingga bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Renida J.Toroby mengatakan, penandatanganan kerja sama dengan Bawaslu Kota Jayapura bertujuan untuk membangun mitra dengan dunia kampus.
"Membangun mitra ini berarti ada hal-hal yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama, salah satunya kampung mitra dan itu bisa bersinergi dengan program studi ilmu pemerintahan terkait dengan kuliah kerja lapangan (KKL), karena KKL itu kan ada di kampung," ujarnya.
Selain bermitra, lanjut dia, dengan adanya kerja sama ini, Bawaslu Kota Jayapura juga bisa memberikan kuliah di program studi ilmu pemerintahan.
"Salah satu contoh, kami di program studi ilmu pemerintahan ada mata kuliah manajemen konflik, terkait itu ada konflik pilkada berarti bagaimana untuk mengatasinya kita bisa mengundang Bawaslu Kota Jayapura untuk memberikan kuliah umum," katanya.
Selain mata kuliah manajemen konflik, menurut dia, ada mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu, dimata kuliah ini ada bagian yang terkait dengan sistem pengawasan pemilihan umum (pemilu), ini juga Bawaslu Kota Jayapura juga bisa diundang untuk memberikan kuliah umum terkait proses pengawasan pemilu.
Tak hanya itu, lanjut dia, melalui kerja sama ini mahasiswa juga bisa melakukan penelitian ke Kantor Bawaslu Kota Jayapura.
Dosen dan mahasiswa juga bisa bersama-sama dengan Bawaslu Kota melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melihat partisipasi dan demokrasi di Kota Jayapura.
Ia menambahkan, sisi lain dari penandatanganan kerja sama ini akan menjadi bagian dari akreditasi program studi, karena salah satu bagian dalam akreditasi itu adalah bagaimana kerja sama antara program studi dengan stakeholder di luar dari dunia kampus.
"Jadi, mitra ini sangat bermanfaat, proses penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Kota Jayapura dengan program studi ilmu pemerintahan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kami," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir di Jayapura, Rabu, menjelaskan, ajakan itu dilakukan dalam kerja sama antara pihaknya dengan program studi ilmu pemerintahan Fisip Uncen.
Frans menjelaskan, kerja sama ini dilakukan dalam hal kajian-kajian terkait bagaimana dunia pendidikan Fisip Uncen khususnya program studi ilmu pemerintahan memandang penyelenggara pemilu dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara bersama-sama.
"Bukan hanya Bawaslu Kota Jayapura tetapi menjadi tugas berkesinambungan terus menerus antara Bawaslu Kota Jayapura terkait dengan elemen masyarakat, terkait di sini adalah kelompok perguruan tinggi," katanya.
Lantaran, tambah dia, perguruan tinggi memiliki basis massa yang mudah diberikan pemahaman sehingga bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Renida J.Toroby mengatakan, penandatanganan kerja sama dengan Bawaslu Kota Jayapura bertujuan untuk membangun mitra dengan dunia kampus.
"Membangun mitra ini berarti ada hal-hal yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama, salah satunya kampung mitra dan itu bisa bersinergi dengan program studi ilmu pemerintahan terkait dengan kuliah kerja lapangan (KKL), karena KKL itu kan ada di kampung," ujarnya.
Selain bermitra, lanjut dia, dengan adanya kerja sama ini, Bawaslu Kota Jayapura juga bisa memberikan kuliah di program studi ilmu pemerintahan.
"Salah satu contoh, kami di program studi ilmu pemerintahan ada mata kuliah manajemen konflik, terkait itu ada konflik pilkada berarti bagaimana untuk mengatasinya kita bisa mengundang Bawaslu Kota Jayapura untuk memberikan kuliah umum," katanya.
Selain mata kuliah manajemen konflik, menurut dia, ada mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu, dimata kuliah ini ada bagian yang terkait dengan sistem pengawasan pemilihan umum (pemilu), ini juga Bawaslu Kota Jayapura juga bisa diundang untuk memberikan kuliah umum terkait proses pengawasan pemilu.
Tak hanya itu, lanjut dia, melalui kerja sama ini mahasiswa juga bisa melakukan penelitian ke Kantor Bawaslu Kota Jayapura.
Dosen dan mahasiswa juga bisa bersama-sama dengan Bawaslu Kota melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melihat partisipasi dan demokrasi di Kota Jayapura.
Ia menambahkan, sisi lain dari penandatanganan kerja sama ini akan menjadi bagian dari akreditasi program studi, karena salah satu bagian dalam akreditasi itu adalah bagaimana kerja sama antara program studi dengan stakeholder di luar dari dunia kampus.
"Jadi, mitra ini sangat bermanfaat, proses penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Kota Jayapura dengan program studi ilmu pemerintahan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kami," ujarnya.