Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya akan membuka Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 pada Senin (30/3), dan semua kegiatan DPR akan difokuskan membantu mengatasi COVID-19.
Puan akan memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun Sidang 2019 – 2020, pada Senin (30/3) siang.
"Dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu atasi wabah COVID-19. Kalau tidak ada sidang paripurna, maka status DPR akan tetap reses, tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Puan, rapat paripurna harus dilakukan agar DPR bisa mulai bekerja melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi terutama di saat darurat wabah COVID-19.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, DPR selain akan fokus pada penanganan wabah COVID-19, juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah virus tersebut.
"Terutama dampak sosial ekonominya, misalnya desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah COVID-19 serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," ujarnya.
Dia mengatakan, DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi COVID-19 melalui fungsi -fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.
Puan akan memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun Sidang 2019 – 2020, pada Senin (30/3) siang.
"Dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu atasi wabah COVID-19. Kalau tidak ada sidang paripurna, maka status DPR akan tetap reses, tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Puan, rapat paripurna harus dilakukan agar DPR bisa mulai bekerja melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi terutama di saat darurat wabah COVID-19.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, DPR selain akan fokus pada penanganan wabah COVID-19, juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah virus tersebut.
"Terutama dampak sosial ekonominya, misalnya desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah COVID-19 serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," ujarnya.
Dia mengatakan, DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemi COVID-19 melalui fungsi -fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.