Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan berbagai operasi dan patroli TNI Angkatan Laut di wilayah laut Indonesia tetap berlangsung meski di tengah pandemi COVID-19.
"Tentunya untuk operasional kami jaga supaya tidak terpapar corona dan agar tetap melaksanakan operasi atau patroli kedaulatan hukum di sana," kata Yudo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Yudo Margono sebagai Kasal menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji. Presiden Jokowi juga menaikkan pangkat Yudo Margono satu tingkat, dari Laksamana Madya menjadi Laksamana.
"Harapan kami unsur-unsur kita tidak terkena corona sehingga kita dapat mengantisipasi dari sekarang dan kelangsungan operasional unsur-unsur dapat terus terjaga," tambah Yudo.
Yudo juga meyakini kondisi di Laut China Selatan masih terkendali sepanjang pandemi.
"Enggak, enggak, tidak ada yang panas karena saya sebagai Pangkogabwilhan hampir setiap minggu saya melakukan patroli rutin di sana kalau kemarin ada unsur itu di luar ZEE (zona ekonomi ekslusif) kita, bukan di dalam," tambah Yudo.
Sebelumnya diberitakan di tengah pandemi COVID-19, China dan Amerika Serikat bersitegang di Laut China Selatan. Beberapa minggu terakhir kapal-kapal perang Angkatan Laut AS dan kapal pembom Angkatan Udara B-1 kerap berpatroli, AS juga disebut mengirimkan pesawat pengebom.
China lalu secara rutin memprotes kegiatan Angkatan Laut AS di wilayah tersebut bahkan mengirim kapal atau pesawat terbang untuk membayangi kapal AS.
China juga sudah membuat basis di salah satu pulau buatannya di Laut China Selatan. Pesawat itu mendarat di Fiery Cross Reef, satu wilayah yang disengketakan.
Laut China Selatan merupakan salah satu titik panas konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Selain strategis bagi jalur pelayaran dan perdagangan dunia, kawasan itu disebut-sebut menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam bernilai triliunan dolar AS.
"Kalau ada info-info tersebut saya telah langsung mengecek dengan patroli udara menggunakan boeing maupun pesawat AL beserta unsur-unsur KRI kita. Jadi KRI kita selalu ada 4 kapal di sana kemudian ada pesawat udara 1 dan 1 boeing yang setiap saat bisa dilaksanakan patroli, jadi seluruh kapal militer asing dan China seluruhnya di luar ZEE kita tidak di dalam," tegas Yudo.
Menurut Yudo, sejak Januari 2020 saat kapal-kapal China masuk ke ZEE Indonesia, pasukan TNI AL tetap melaksanakan pengamanan.
"Sehingga saat saya sebagai Pangkogabwilhan punya kantor di sana, posko di sana sehingga sewaktu-waktu ada eskalasi bisa langsung kita tindak lanjuti dengan unsur-unsur kita bersama dengan unsur Bakamla maupun unsur KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," tambah Yudo.
Pelantikan Yudo dihadiri undangan terbatas sekitar 20 orang termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Idham Azis, mantan Kasal Laksamana Siwi Sukma Adji, mantan Kasau Marsekal Yuyu Sutisna, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta pejabat terkait lainnya.
"Tentunya untuk operasional kami jaga supaya tidak terpapar corona dan agar tetap melaksanakan operasi atau patroli kedaulatan hukum di sana," kata Yudo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Yudo Margono sebagai Kasal menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji. Presiden Jokowi juga menaikkan pangkat Yudo Margono satu tingkat, dari Laksamana Madya menjadi Laksamana.
"Harapan kami unsur-unsur kita tidak terkena corona sehingga kita dapat mengantisipasi dari sekarang dan kelangsungan operasional unsur-unsur dapat terus terjaga," tambah Yudo.
Yudo juga meyakini kondisi di Laut China Selatan masih terkendali sepanjang pandemi.
"Enggak, enggak, tidak ada yang panas karena saya sebagai Pangkogabwilhan hampir setiap minggu saya melakukan patroli rutin di sana kalau kemarin ada unsur itu di luar ZEE (zona ekonomi ekslusif) kita, bukan di dalam," tambah Yudo.
Sebelumnya diberitakan di tengah pandemi COVID-19, China dan Amerika Serikat bersitegang di Laut China Selatan. Beberapa minggu terakhir kapal-kapal perang Angkatan Laut AS dan kapal pembom Angkatan Udara B-1 kerap berpatroli, AS juga disebut mengirimkan pesawat pengebom.
China lalu secara rutin memprotes kegiatan Angkatan Laut AS di wilayah tersebut bahkan mengirim kapal atau pesawat terbang untuk membayangi kapal AS.
China juga sudah membuat basis di salah satu pulau buatannya di Laut China Selatan. Pesawat itu mendarat di Fiery Cross Reef, satu wilayah yang disengketakan.
Laut China Selatan merupakan salah satu titik panas konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Selain strategis bagi jalur pelayaran dan perdagangan dunia, kawasan itu disebut-sebut menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam bernilai triliunan dolar AS.
"Kalau ada info-info tersebut saya telah langsung mengecek dengan patroli udara menggunakan boeing maupun pesawat AL beserta unsur-unsur KRI kita. Jadi KRI kita selalu ada 4 kapal di sana kemudian ada pesawat udara 1 dan 1 boeing yang setiap saat bisa dilaksanakan patroli, jadi seluruh kapal militer asing dan China seluruhnya di luar ZEE kita tidak di dalam," tegas Yudo.
Menurut Yudo, sejak Januari 2020 saat kapal-kapal China masuk ke ZEE Indonesia, pasukan TNI AL tetap melaksanakan pengamanan.
"Sehingga saat saya sebagai Pangkogabwilhan punya kantor di sana, posko di sana sehingga sewaktu-waktu ada eskalasi bisa langsung kita tindak lanjuti dengan unsur-unsur kita bersama dengan unsur Bakamla maupun unsur KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," tambah Yudo.
Pelantikan Yudo dihadiri undangan terbatas sekitar 20 orang termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Idham Azis, mantan Kasal Laksamana Siwi Sukma Adji, mantan Kasau Marsekal Yuyu Sutisna, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta pejabat terkait lainnya.