Jayapura (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setempat masih berada pada kategori "sedang".
Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Rabu, mengatakan angka IDI menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2019, tingkat demokrasi di Papua mengalami dinamika.
"Pada periode 2009–2010, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode 2011 turun hingga di bawah 60 poin," ucapnya.
Menurut Adriana, selanjutnya, IDI Papua meningkat di kisaran 60-an lagi dari 2012 hingga 2014, sama dengan 2011, pada 2015 IDI Papua kembali turun lagi pada angka 50-an poin.
"Terakhir, IDI Papua dari 2016-2019 kembali menyinggahi pada 60-an poin, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni 'baik' (indeks lebih dari 80), 'sedang' (indeks 60–80), dan 'buruk' (indeks kurang dari 60)," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini menunjukkan walaupun IDI Papua masih pada kategori "sedang", namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dalam tiga tahun terakhir.
"Dinamika tingkat demokrasi di Papua tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI di mana sejak 2009 hingga 2019, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi menunjukkan tren yang berbeda," tuturnya.
Dia menambahkan IDI Papua 2019 sebesar 65,25, meningkat tinggi (3,05 poin) dibandingkan IDI Papua 2018 yang sebesar 62,20 di mana perubahan angka IDI pada periode 2018–2019 dipengaruhi oleh peningkatan aspek kebebasan sipil sebesar 8,72 poin (dari 84,36 menjadi 93,08), peningkatan aspek hak-hak politik sebesar 3,26 poin (dari 47,90 menjadi 51,16), dan penurunan yang signifikan dari aspek lembaga demokrasi sebesar 4,44 poin (dari 57,05 menjadi 52,61) dan dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Papua tetap berada dalam kategori "sedang".
Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Rabu, mengatakan angka IDI menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2019, tingkat demokrasi di Papua mengalami dinamika.
"Pada periode 2009–2010, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode 2011 turun hingga di bawah 60 poin," ucapnya.
Menurut Adriana, selanjutnya, IDI Papua meningkat di kisaran 60-an lagi dari 2012 hingga 2014, sama dengan 2011, pada 2015 IDI Papua kembali turun lagi pada angka 50-an poin.
"Terakhir, IDI Papua dari 2016-2019 kembali menyinggahi pada 60-an poin, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni 'baik' (indeks lebih dari 80), 'sedang' (indeks 60–80), dan 'buruk' (indeks kurang dari 60)," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini menunjukkan walaupun IDI Papua masih pada kategori "sedang", namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dalam tiga tahun terakhir.
"Dinamika tingkat demokrasi di Papua tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI di mana sejak 2009 hingga 2019, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi menunjukkan tren yang berbeda," tuturnya.
Dia menambahkan IDI Papua 2019 sebesar 65,25, meningkat tinggi (3,05 poin) dibandingkan IDI Papua 2018 yang sebesar 62,20 di mana perubahan angka IDI pada periode 2018–2019 dipengaruhi oleh peningkatan aspek kebebasan sipil sebesar 8,72 poin (dari 84,36 menjadi 93,08), peningkatan aspek hak-hak politik sebesar 3,26 poin (dari 47,90 menjadi 51,16), dan penurunan yang signifikan dari aspek lembaga demokrasi sebesar 4,44 poin (dari 57,05 menjadi 52,61) dan dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Papua tetap berada dalam kategori "sedang".