Jayapura (ANTARA) -
Selama 2019, katanya, total tercatat 1.409 kasus kekerdilan, sedangkan melalui berbagai program diharapkan terjadi penurunan.
Hingga saat ini, pihaknya belum bisa mendata terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kekerdilan pada balita.
Ia mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan di posyandu untuk sementara waktu ditiadakan dan dialihkan ke puskesmas.
Dia mengatakan bahwa banyak faktor menyebabkan terjadinya kasus kekerdilan.
Kasus itu, katanya, terjadi bukan karena penyebab secara instan karena diawali dengan persoalan pemenuhi gizi terhadap ibu hamil, sedangkan penanganannya ditindaklanjuti setelah kelahiran bayi yang terus dipantau perkembangannya.
Ia menyebut kasus kekerdilan cukup banyak terjadi di kawasan padat penduduk dengan tingkat kebersihan masih rendah.
Antari menambahkan bahwa sebenarnya penanganan kasus kekerdilan di daerah itu sudah direncanakan dengan baik.
"Untuk ditangani tahun ini, namun akibat merebaknya COVID-19 menyebabkan penanganan diutamakan mengatasi pandemi corona," katanya.
Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Provinsi Papua memfokuskan perhatian terhadap penanganan kekerdilan di sejumlah kelurahan karena kasusnya tergolong tinggi ketimbang di kota itu.
Kepala Dinkes Kota Jayapura dr. Nyoman Antari di Jayapura, Selasa (11/8), mengatakan sejumlah kelurahan yang menjadi perhatian terkait dengan kasus kekerdilan, seperti Kelurahan Entrop, Bhayangkara, dan Tanjung Ria, serta Kampung Skouw Yambe yang pada 2019 angka kasusnya cukup tinggi.
Kepala Dinkes Kota Jayapura dr. Nyoman Antari di Jayapura, Selasa (11/8), mengatakan sejumlah kelurahan yang menjadi perhatian terkait dengan kasus kekerdilan, seperti Kelurahan Entrop, Bhayangkara, dan Tanjung Ria, serta Kampung Skouw Yambe yang pada 2019 angka kasusnya cukup tinggi.
Ia mencontohkan pada 2019 angka kekerdilan di Kelurahan Entrop tercatat 362 kasus sehingga pihaknya meminta posyandu dan puskesmas selalu mengedukasi masyarakat guna mencukupi gizi anak-anak agar terhindar dari kasus tersebut.
Selama 2019, katanya, total tercatat 1.409 kasus kekerdilan, sedangkan melalui berbagai program diharapkan terjadi penurunan.
Hingga saat ini, pihaknya belum bisa mendata terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kekerdilan pada balita.
"Untuk mengetahui dampaknya kemungkinan baru diketahui saat pendataan akhir tahun mengingat saat ini lebih fokus penanganan COVID-19," katanya.
Ia mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan di posyandu untuk sementara waktu ditiadakan dan dialihkan ke puskesmas.
Dia mengatakan bahwa banyak faktor menyebabkan terjadinya kasus kekerdilan.
Kasus itu, katanya, terjadi bukan karena penyebab secara instan karena diawali dengan persoalan pemenuhi gizi terhadap ibu hamil, sedangkan penanganannya ditindaklanjuti setelah kelahiran bayi yang terus dipantau perkembangannya.
Ia menyebut kasus kekerdilan cukup banyak terjadi di kawasan padat penduduk dengan tingkat kebersihan masih rendah.
Antari menambahkan bahwa sebenarnya penanganan kasus kekerdilan di daerah itu sudah direncanakan dengan baik.
"Untuk ditangani tahun ini, namun akibat merebaknya COVID-19 menyebabkan penanganan diutamakan mengatasi pandemi corona," katanya.