Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta PT Bank Pembangunan Daerah Papua menandatangani kesepahaman penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penyaluran dana BOS itu untuk tingkat SD/SMP/SMPLB/SMA/SMKN pada Tahun Anggaran 2020-2023.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di
Jayapura, Jumat, mengatakan penyaluran dana BOS ini sering terkendala seperti jaringan
komunikasi, pendistribusian, pengembalian hingga operatornya.
"Karena terkendala, akhirnya dana BOS ini sering terhambat diterima masing-masing sekolah sehingga perlu mitra untuk membantu mendistribusikan anggaran tersebut," katanya.
Menurut Christian, pihaknya kembali mempercayakan penyaluran dana BOS ini melalui PT Bank Pembangunan Daerah Papua di mana dalam kerja sama tersebut, terkait pengendalian dana BOS akan langsung ditangani, meski tidak langsung mengelola uangnya, akan tetapi fungsi pengelolaan
tetap ada di Dinas Pendidikan dengan tujuan dapat memberi sanksi tegas bagi yang melanggar atau menyalahi aturan.
Senada dengan Christian Sohilait, Andarias Baunik Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan E-Banking PT Bank Pembangunan Daerah Papua mengatakan dana BOS yang disalurkan oleh pihaknya ini ditujukan bagi SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Papua.
"Terkait dengan permasalahan pengembalian yang menjadi kendala sampai dengan saat ini, kami telah menyiapkan teknik strateginya sehingga ke depannya tidak ada pengembalian lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala KPPN Jayapura Nur Hidayat mengatakan pihaknya mengakui penyaluran dana BOS di wilayah terkadang terkendala rekening yang bermasalah seperti rekening tidak aktif atau rekening masih aktif namun antara nomor rekening dan nama pemiliknya tidak cocok.
"Memang hal tersebut hanya permasalahan administrasi, namun terkait dengan pembayaran dana BOS ini yang terkait sistem, kesalahan kecil seperti itu secara otomatis menyebabkan anggarannya tidak masuk ke rekening sekolah yang dituju," katanya.
Penyaluran dana BOS itu untuk tingkat SD/SMP/SMPLB/SMA/SMKN pada Tahun Anggaran 2020-2023.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di
Jayapura, Jumat, mengatakan penyaluran dana BOS ini sering terkendala seperti jaringan
komunikasi, pendistribusian, pengembalian hingga operatornya.
"Karena terkendala, akhirnya dana BOS ini sering terhambat diterima masing-masing sekolah sehingga perlu mitra untuk membantu mendistribusikan anggaran tersebut," katanya.
Menurut Christian, pihaknya kembali mempercayakan penyaluran dana BOS ini melalui PT Bank Pembangunan Daerah Papua di mana dalam kerja sama tersebut, terkait pengendalian dana BOS akan langsung ditangani, meski tidak langsung mengelola uangnya, akan tetapi fungsi pengelolaan
tetap ada di Dinas Pendidikan dengan tujuan dapat memberi sanksi tegas bagi yang melanggar atau menyalahi aturan.
Senada dengan Christian Sohilait, Andarias Baunik Pemimpin Divisi Pengelolaan Dana, Jasa dan E-Banking PT Bank Pembangunan Daerah Papua mengatakan dana BOS yang disalurkan oleh pihaknya ini ditujukan bagi SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Papua.
"Terkait dengan permasalahan pengembalian yang menjadi kendala sampai dengan saat ini, kami telah menyiapkan teknik strateginya sehingga ke depannya tidak ada pengembalian lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala KPPN Jayapura Nur Hidayat mengatakan pihaknya mengakui penyaluran dana BOS di wilayah terkadang terkendala rekening yang bermasalah seperti rekening tidak aktif atau rekening masih aktif namun antara nomor rekening dan nama pemiliknya tidak cocok.
"Memang hal tersebut hanya permasalahan administrasi, namun terkait dengan pembayaran dana BOS ini yang terkait sistem, kesalahan kecil seperti itu secara otomatis menyebabkan anggarannya tidak masuk ke rekening sekolah yang dituju," katanya.