Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri terkait relaksasi anggaran.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Kamis, mengatakan terdapat lima relaksasi yang dilakukan yakni untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp35 triliun.
"Lalu relaksasi dana BOS untuk afirmasi sebesar Rp3,2 triliun, tambahan tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp1,7 triliun serta kuota internet bagi siswa, guru juga mahasiswa beserta dosen sebesar Rp7,2 triliun," katanya.
Menurut Christian, relaksasi anggaran yang terakhir dilakukan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada mahasiswa sebesar Rp 1 triliun.
"Meskipun dalam pertemuan virtual tersebut, kami tidak bisa melakukan komunikasi dua arah, namun kami sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri terkait kondisi terkini pendidikan di Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya melaporkan bahwa untuk di Papua, tercatat hanya 34 persen saja yang dapat menggunakan jaringan internet sehingga dari kuota Rp7,2 triliun belum dapat disebutkan Bumi Cenderawasih akan mendapat porsi berapa banyak.
"Karena hanya 34 persen saja yang dapat menikmati kuota tersebut, sedangkan 66 persen sisanya tidak dapat menikmati maka kami mengusulkan agar ada anggaran yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan luring (luar jaringan) seperti radio dan distribusi buku," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mengusulkan agar dapat mendukung guru-guru yang datang ke kampung-kampung jauh, dari total 66 persen yang tidak dapat menikmati kuota internet sebesar Rp7,2 triliun tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Kamis, mengatakan terdapat lima relaksasi yang dilakukan yakni untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp35 triliun.
"Lalu relaksasi dana BOS untuk afirmasi sebesar Rp3,2 triliun, tambahan tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp1,7 triliun serta kuota internet bagi siswa, guru juga mahasiswa beserta dosen sebesar Rp7,2 triliun," katanya.
Menurut Christian, relaksasi anggaran yang terakhir dilakukan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada mahasiswa sebesar Rp 1 triliun.
"Meskipun dalam pertemuan virtual tersebut, kami tidak bisa melakukan komunikasi dua arah, namun kami sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri terkait kondisi terkini pendidikan di Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya melaporkan bahwa untuk di Papua, tercatat hanya 34 persen saja yang dapat menggunakan jaringan internet sehingga dari kuota Rp7,2 triliun belum dapat disebutkan Bumi Cenderawasih akan mendapat porsi berapa banyak.
"Karena hanya 34 persen saja yang dapat menikmati kuota tersebut, sedangkan 66 persen sisanya tidak dapat menikmati maka kami mengusulkan agar ada anggaran yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan luring (luar jaringan) seperti radio dan distribusi buku," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga mengusulkan agar dapat mendukung guru-guru yang datang ke kampung-kampung jauh, dari total 66 persen yang tidak dapat menikmati kuota internet sebesar Rp7,2 triliun tersebut.