Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebut anggaran kesehatan yang mencapai Rp9,6 miliar direalisasikan untuk delapan rumah sakit dan sebesar Rp5,04 miliar untuk insentif tenaga kesehatan serta biaya perawatan pasien COVID-19 di Bumi Cenderawasih.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful di Jayapura, Rabu, mengatakan untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp695,2 triliun yang terdiri dari Rp87,55 triliun anggaran penanganan kesehatan dan Rp607,65 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Sampai dengan akhir Agustus 2020, realisasi pendapatan negara meskipun mengalami penurunan akibat lesunya beberapa sektor perekonomian akibat landemi COVID-19, masih cukup tinggi di angka Rp4,7 triliun atau meningkat 11,27 persen dari realisasi di bulan Juni," katanya.
Menurut Syaiful, sementara itu, belanja negara sampai akhir Agustus 2020 sudah terealisasi Rp37,56 triliun atau 66,98 persen, lebih tinggi dari target triwulan III sebesar 60 persen.
"Realisasi belanja tertinggi jika dilihat dari tren terjadi pada bulan Juni, di mana mayoritas belanja negara diperuntukkan untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 antara lain untuk keperluan penyediaan alat kesehatan, insentif tenaga kesehatan, dan untuk pelaksanaan program PEN," ujarnya.
Dia menjelaskan di samping itu, anggaran PEN kluster perlindungan sosial sudah direalisasikan untuk PKH Rp117,37 miliar (63.052 KPM), BPNT Rp172,71 miliar (113.610 KPM), Bansos Tunai Rp139,49 miliar (77.102 KPM), Kartu Pra Kerja Rp1,51 miliar (425 orang), dan BLT Desa Rp748 miiar (5.411 desa/kampung).
"Anggaran PEN kluster sektoral KL/Pemda antara lain untuk program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp288,91 miliar kepada 12.246 tenaga kerja, untuk subsidi gaji/upah Rp4,5 miliar (3.750 orang), dan cadangan DAK Fisik sudah terealisasi sebesar 14,93 miliar," katanya lagi.
Dia menambahkan sementara itu, anggaran PEN kluster UMKM telah direalisasikan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Rp5,45 miliar kepada 2.272 pelaku usaha mikro di Papua.
"Memperhatikan kinerja APBN Papua sampai dengan Agustus 2020, kami dapat berharap agar di akhir triwulan III 2020 nanti, perekonomian Papua tetap tumbuh positif sehingga dapat menghadapi ancaman resesi yang diprediksi terjadi di sebagian besar negara," ujarnya lagi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful di Jayapura, Rabu, mengatakan untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp695,2 triliun yang terdiri dari Rp87,55 triliun anggaran penanganan kesehatan dan Rp607,65 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Sampai dengan akhir Agustus 2020, realisasi pendapatan negara meskipun mengalami penurunan akibat lesunya beberapa sektor perekonomian akibat landemi COVID-19, masih cukup tinggi di angka Rp4,7 triliun atau meningkat 11,27 persen dari realisasi di bulan Juni," katanya.
Menurut Syaiful, sementara itu, belanja negara sampai akhir Agustus 2020 sudah terealisasi Rp37,56 triliun atau 66,98 persen, lebih tinggi dari target triwulan III sebesar 60 persen.
"Realisasi belanja tertinggi jika dilihat dari tren terjadi pada bulan Juni, di mana mayoritas belanja negara diperuntukkan untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 antara lain untuk keperluan penyediaan alat kesehatan, insentif tenaga kesehatan, dan untuk pelaksanaan program PEN," ujarnya.
Dia menjelaskan di samping itu, anggaran PEN kluster perlindungan sosial sudah direalisasikan untuk PKH Rp117,37 miliar (63.052 KPM), BPNT Rp172,71 miliar (113.610 KPM), Bansos Tunai Rp139,49 miliar (77.102 KPM), Kartu Pra Kerja Rp1,51 miliar (425 orang), dan BLT Desa Rp748 miiar (5.411 desa/kampung).
"Anggaran PEN kluster sektoral KL/Pemda antara lain untuk program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp288,91 miliar kepada 12.246 tenaga kerja, untuk subsidi gaji/upah Rp4,5 miliar (3.750 orang), dan cadangan DAK Fisik sudah terealisasi sebesar 14,93 miliar," katanya lagi.
Dia menambahkan sementara itu, anggaran PEN kluster UMKM telah direalisasikan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Rp5,45 miliar kepada 2.272 pelaku usaha mikro di Papua.
"Memperhatikan kinerja APBN Papua sampai dengan Agustus 2020, kami dapat berharap agar di akhir triwulan III 2020 nanti, perekonomian Papua tetap tumbuh positif sehingga dapat menghadapi ancaman resesi yang diprediksi terjadi di sebagian besar negara," ujarnya lagi.