Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan setempat dalam proses mempercepat belanja APBD pada triwulan terakhir tahun anggaran 2020 harus lebih selektif.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan selain itu, belanja APBD pun harus memperhatikan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
"Apalagi sudah memasuki triwulan terakhir pada 2020 ini, tidak bisa asal-asalan dalam membelanjakannya," katanya.
Senada dengan Klemen Tinal, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan untuk penyerapan belanja APBD ini dikembalikan lagi ke kabupaten dan kota.
"Jadi bupati dan walikota harus bisa melaksanakannya sesuai mekanisme yang ada, apalagi sudah ada arahan presiden untuk mempercepat belanja APBD," katanya.
Dia menambahkan tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga harus lebih selektif lagi.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful mengatakan untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp695,2 triliun yang terdiri dari Rp87,55 triliun anggaran penanganan kesehatan dan Rp607,65 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, anggaran PEN kluster UMKM telah direalisasikan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Rp5,45 miliar kepada 2.272 pelaku usaha mikro di Papua.
"Memperhatikan kinerja APBN Papua sampai dengan Agustus 2020, kami dapat berharap agar di akhir triwulan III 2020 nanti, perekonomian Papua tetap tumbuh positif sehingga dapat menghadapi ancaman resesi yang diprediksi terjadi di sebagian besar negara," kata Syaiful.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan selain itu, belanja APBD pun harus memperhatikan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
"Apalagi sudah memasuki triwulan terakhir pada 2020 ini, tidak bisa asal-asalan dalam membelanjakannya," katanya.
Senada dengan Klemen Tinal, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan untuk penyerapan belanja APBD ini dikembalikan lagi ke kabupaten dan kota.
"Jadi bupati dan walikota harus bisa melaksanakannya sesuai mekanisme yang ada, apalagi sudah ada arahan presiden untuk mempercepat belanja APBD," katanya.
Dia menambahkan tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga harus lebih selektif lagi.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful mengatakan untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan total sebesar Rp695,2 triliun yang terdiri dari Rp87,55 triliun anggaran penanganan kesehatan dan Rp607,65 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, anggaran PEN kluster UMKM telah direalisasikan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Rp5,45 miliar kepada 2.272 pelaku usaha mikro di Papua.
"Memperhatikan kinerja APBN Papua sampai dengan Agustus 2020, kami dapat berharap agar di akhir triwulan III 2020 nanti, perekonomian Papua tetap tumbuh positif sehingga dapat menghadapi ancaman resesi yang diprediksi terjadi di sebagian besar negara," kata Syaiful.