Wamena (ANTARA) - Legislator DPRD Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menyoroti tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak pada peningkatan bidang perekonomian warga karena serapan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan pada APBD induk 2020 masih minim nol persen.
Anggota DPRD Jayawijaya Taufik Latuihamallo di Wamena, Rabu, mengatakan tiga OPD tersebut adalah dinas tenaga kerja dan perindustrian serta dinas pertanian dan dinas peternakan.
"Kami temukan di dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, itu kegiatan pengembangan pasar daerah senilai Rp1,2 miliar penyerapan anggaranya masih nol persen," katanya.
Ia mengatakan di dinas ini, juga telah dialokasikan Rp200 juta untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan namun serapan anggarannya hingga memasuki akhir tahun masih nol persen.
Dinas kedua yang menjadi sorotan legislator,menurut Taufik, adalah Dinas Pertanian yang dalam rencana belanja mereka telah dianggarkan Rp300 juta untuk pembelian dan pendistribusian vaksin serta pakan ternak namun belum terealisasi.
"Dana ini bersumber dari Otonomi Khusus dan serapan anggaranya masih nol persen, padahal kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan petani," katanya.
"DPRD menilai kegiatan ini tumpang tindih sebab seharusnya masuk dalam program kerja dinas peternakan,"ungkapnya.
Dinas ketiga yang menjadi sorotan akibat serapan anggaran beberapa program masih nol persen adalah Dinas Peternakan.
Di dinas ini tercatat dana Rp600 juta yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk pembinaan dan pengembangan perikanan, masih nol persen serapan anggarannya.
"Ada juga kegiatan pengadaan sarana prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat unit pembenihan rakyat, sumber DAK fisik dengan nilai Rp579 juta masih nol persen," katanya.
Dinas itu juga memiliki program pengadaan sarana dan prasarana usaha skala kecil masyarakat pembudidaya ikan dengan nilai Rp2 miliar lebih dan serapan anggaran baru 28 persen.
Anggota DPRD Jayawijaya Taufik Latuihamallo di Wamena, Rabu, mengatakan tiga OPD tersebut adalah dinas tenaga kerja dan perindustrian serta dinas pertanian dan dinas peternakan.
"Kami temukan di dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, itu kegiatan pengembangan pasar daerah senilai Rp1,2 miliar penyerapan anggaranya masih nol persen," katanya.
Ia mengatakan di dinas ini, juga telah dialokasikan Rp200 juta untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan namun serapan anggarannya hingga memasuki akhir tahun masih nol persen.
Dinas kedua yang menjadi sorotan legislator,menurut Taufik, adalah Dinas Pertanian yang dalam rencana belanja mereka telah dianggarkan Rp300 juta untuk pembelian dan pendistribusian vaksin serta pakan ternak namun belum terealisasi.
"Dana ini bersumber dari Otonomi Khusus dan serapan anggaranya masih nol persen, padahal kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan petani," katanya.
"DPRD menilai kegiatan ini tumpang tindih sebab seharusnya masuk dalam program kerja dinas peternakan,"ungkapnya.
Dinas ketiga yang menjadi sorotan akibat serapan anggaran beberapa program masih nol persen adalah Dinas Peternakan.
Di dinas ini tercatat dana Rp600 juta yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk pembinaan dan pengembangan perikanan, masih nol persen serapan anggarannya.
"Ada juga kegiatan pengadaan sarana prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat unit pembenihan rakyat, sumber DAK fisik dengan nilai Rp579 juta masih nol persen," katanya.
Dinas itu juga memiliki program pengadaan sarana dan prasarana usaha skala kecil masyarakat pembudidaya ikan dengan nilai Rp2 miliar lebih dan serapan anggaran baru 28 persen.