Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kerajaan Inggris mendukung upaya Provinsi Papua dan Papua Barat mengembangkan green economy atau ekonomi hijau sebagai bagian dalam program pembangunan berkelanjutan di dua daerah tersebut.
Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun di Manokwari, Kamis, mengatakan UK Climate Changa Unit (UKCCU), sebuah lembaga perubahan iklim Inggris sejak beberapa tahun lalu telah melakukan pendampingan di Papua dan Papua Barat.
Melalui lembaga tersebut pemerintah Kerajaan Inggris menggelontorkan dana sebesar Rp400 miliar untuk Papua dan Papua Barat.
"Awalnya pendampingan dilakukan untuk penataan ruang dan perencanaan spasial, namun sejak tiga tahun terakhir difokuskan pada pengembangan ekonomi hijau," ucap Heatubun.
Melalui anggaran dari Kerajaan Inggris petani dan nelayan di Papua serta Papua Barat memperoleh pendampingan. Di Papua Barat ekonomi hijau difokuskan pada beberapa komoditas di antaranya rumput laut, kakao, kopi, buah pala serta kepala dalam.
Heatubun menyebutkan pengembangan rumput laut difokuskan di Teluk Wondama serta Raja Ampat, perkebunan kakao di Manokwari Selatan, buah pala di Fakfak, kopi di Pegunungan Arfak. Sedangkan kelapa dikembangkan di sejumlah kabupaten diantaranya Manokwari.
Dia berharap bantuan donor internasional ini bersinergi dengan program Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
"Dengan demikian, masing-masing bisa shareing anggaran untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau di daerah," ucap Charlie lagi.
Ia mengemukakan bahwa petani rumput laut di Teluk Wondama saat ini sudah menikmati hasil panennya. Sekitar 100 ton rumput laut sudah dikirim ke Surabaya, Jawa Timur.
Dari transaksi perdagangan rumput laut tersebut uang ratusan rupiah telah beredar di tujuh kampung penghasil di Teluk Wondama.
"Secara ekonomi manfaatnya jelas, masyarakat sudah menikmati hasil dari jerih payahnya. Kami berharap ini menjadi pemicu bagi masyarakat yang lain, bahwa memanfaatkan potensi alam tanpa merusak lingkungan itu juga bisa menghasilkan uang," katanya.
Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun di Manokwari, Kamis, mengatakan UK Climate Changa Unit (UKCCU), sebuah lembaga perubahan iklim Inggris sejak beberapa tahun lalu telah melakukan pendampingan di Papua dan Papua Barat.
Melalui lembaga tersebut pemerintah Kerajaan Inggris menggelontorkan dana sebesar Rp400 miliar untuk Papua dan Papua Barat.
"Awalnya pendampingan dilakukan untuk penataan ruang dan perencanaan spasial, namun sejak tiga tahun terakhir difokuskan pada pengembangan ekonomi hijau," ucap Heatubun.
Melalui anggaran dari Kerajaan Inggris petani dan nelayan di Papua serta Papua Barat memperoleh pendampingan. Di Papua Barat ekonomi hijau difokuskan pada beberapa komoditas di antaranya rumput laut, kakao, kopi, buah pala serta kepala dalam.
Heatubun menyebutkan pengembangan rumput laut difokuskan di Teluk Wondama serta Raja Ampat, perkebunan kakao di Manokwari Selatan, buah pala di Fakfak, kopi di Pegunungan Arfak. Sedangkan kelapa dikembangkan di sejumlah kabupaten diantaranya Manokwari.
Dia berharap bantuan donor internasional ini bersinergi dengan program Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
"Dengan demikian, masing-masing bisa shareing anggaran untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau di daerah," ucap Charlie lagi.
Ia mengemukakan bahwa petani rumput laut di Teluk Wondama saat ini sudah menikmati hasil panennya. Sekitar 100 ton rumput laut sudah dikirim ke Surabaya, Jawa Timur.
Dari transaksi perdagangan rumput laut tersebut uang ratusan rupiah telah beredar di tujuh kampung penghasil di Teluk Wondama.
"Secara ekonomi manfaatnya jelas, masyarakat sudah menikmati hasil dari jerih payahnya. Kami berharap ini menjadi pemicu bagi masyarakat yang lain, bahwa memanfaatkan potensi alam tanpa merusak lingkungan itu juga bisa menghasilkan uang," katanya.