Timika (ANTARA) - Enam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Mimika yang sudah bertahun-tahun mengendap di Kejaksaan Negeri Timika segera dikembalikan kepada penyidik Satuan Reskrim Polres Mimika.
Kepala Kejaksaan Negeri Timika Mohammad Ridosan yang dihubungi dari Timika, Minggu, mengatakan lima dari enam SPDP yang lama mengendap di Seksi Pidana Khusus Kejari Timika itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiang pancang PPI Pomako tahun anggaran 2012.
Terkait kasus itu, katanya, beberapa tahun lalu penyidik sudah pernah mengajukan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka, namun setelah diteliti oleh Jaksa, berkas itu sudah dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk melengkapinya.
"Kalau dari 2016, 2017 dan 2018 berkas-berkas itu belum juga dikembalikan oleh penyidik ke Jaksa, mungkin saja petunjuk yang diberikan itu tidak bisa dipenuhi. Biar ada kepastian hukum bahwa perkara itu masih di tangan kepolisian maka kami akan mengembalikan SPDP-nya supaya tidak menggantung," jelas Ridosan.
Pihak Kejari Timika siap untuk menindaklanjuti kembali penanganan kasus dugaan korupsi tersebut jika saja penyidik Satuan Reskrim Polres Mimika bisa menyelesaikan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa.
"Kalau misalnya penyidik sudah bisa memenuhi petunjuknya. silakan diajukan lagi. Kalau sudah lengkap berkasnya, kami akan nyatakan P-21," kata Ridosan.
Sesuai SOP (standar operasi prosedur), dalam waktu tujuh hari setelah penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi, maka harus diikuti dengan penyampaian SPDP ke Kejaksaan.
Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan sejak menjabat beberapa bulan lalu, dirinya sama sekali belum menerima laporan atau informasi dari staf tentang berkas sejumlah tersangka kasus korupsi PPI Pomako yang belum juga dilimpahkan kembali ke Kejari Timika.
"Terus terang informasi itu saya baru tahu dari wartawan. Saya akan cek kembali berkas perkaranya, sejauhmana penanganannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus itu," kata Hermanto.
Berdasarkan laporan dari stafnya, Hermanto mengatakan kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Mimika.
Sesuai hasil rapat TPTGR Pemkab Mimika, para pihak diminta untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam jangka waktu selama lima tahun.
"Informasinya sampai sekarang uang yang sudah dikembalikan ke kas daerah baru sekitar Rp300 juta dari yang seharusnya lebih dari Rp1 miliar," kata Hermanto.
Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Timika Donny S Umbora mengatakan dari enam SPDP yang mengendap di Kejari Timika, lima SPDP terkait kasus korupsi pengadaan tiang pancang PPI Pomako tahun anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Mimika.
Sementara satu kasus terkait korupsi penyaluran dana insentif perpanjangan izin tenaga kerja asing (IMTA) tahun anggaran 2016 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.
"Ada enam berkas SPDP yang mau kembalikan ke penyidik yaitu atas nama LBI dimana pada 2018 kami pernah mengirim P-20 perihal waktu penyidikan tambahan bagi yang bersangkutan sudah habis. Selanjutnya SPDP atas nama YS, R dan LJAW. Sementara SPDP kasus di Disnaker atas nama YO," jelas Donny.
Menurut Donny, dalam kasus korupsi PPI Pomako tahun anggaran 2012 itu sudah ada penetapan sejumlah tersangka oleh penyidik Polres Mimika.
"Kalau tidak salah, sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan oleh penyidik. Pejabat sebelum kami bahkan sudah pernah menerima pelimpahan berkas tahap satu, namun setelah diteliti akhirnya dikembalikan ke penyidik disertai dengan petunjuk. Namun sampai sekarang ternyata berkas-berkas itu tidak dilimpahkan kembali ke kami oleh penyidik," ujar Donny.
Polres Mimika diketahui telah menerima hasil audit BPKP Provinsi Papua yang menemukan kerugian negara dalam proyek pengadaan tiang pancang PPI Pomako tahun anggaran 2012 senilai lebih dari Rp1 miliar.
Proyek PPI Pomako di Distrik Mimika Timur dikerjakan secara bertahap sejak 2010 melibatkan DKP Mimika dan juga Pemprov Papua.
Pada 2010, Pemprov Papua mengalokasikan anggaran senilai Rp1,452 miliar dan pada 2011 dialokasikan anggaran senilai Rp19.031.750.000.
Alokasi anggaran dari Pemprov Papua itu untuk pembangunan tahap satu dan dua yakni pemasangan tiang pancang dermaga PPI Pomako.
Sementara alokasi anggaran dari APBD Mimika pada 2011 senilai Rp3,2 miliar untuk kelanjutan pembangunan PPI Pomako.
Alokasi anggaran itu mencakup dua pekerjaan yaitu kelanjutan pemasangan tiang pancang dermaga sebesar Rp2,1 miliar, penimbunan lahan parkir PPI Rp1,1 miliar dan sebagian lagi untuk pengerjaan talut.
Kepala Kejaksaan Negeri Timika Mohammad Ridosan yang dihubungi dari Timika, Minggu, mengatakan lima dari enam SPDP yang lama mengendap di Seksi Pidana Khusus Kejari Timika itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiang pancang PPI Pomako tahun anggaran 2012.
Terkait kasus itu, katanya, beberapa tahun lalu penyidik sudah pernah mengajukan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka, namun setelah diteliti oleh Jaksa, berkas itu sudah dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk melengkapinya.
"Kalau dari 2016, 2017 dan 2018 berkas-berkas itu belum juga dikembalikan oleh penyidik ke Jaksa, mungkin saja petunjuk yang diberikan itu tidak bisa dipenuhi. Biar ada kepastian hukum bahwa perkara itu masih di tangan kepolisian maka kami akan mengembalikan SPDP-nya supaya tidak menggantung," jelas Ridosan.
Pihak Kejari Timika siap untuk menindaklanjuti kembali penanganan kasus dugaan korupsi tersebut jika saja penyidik Satuan Reskrim Polres Mimika bisa menyelesaikan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa.
"Kalau misalnya penyidik sudah bisa memenuhi petunjuknya. silakan diajukan lagi. Kalau sudah lengkap berkasnya, kami akan nyatakan P-21," kata Ridosan.
Sesuai SOP (standar operasi prosedur), dalam waktu tujuh hari setelah penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi, maka harus diikuti dengan penyampaian SPDP ke Kejaksaan.
Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan sejak menjabat beberapa bulan lalu, dirinya sama sekali belum menerima laporan atau informasi dari staf tentang berkas sejumlah tersangka kasus korupsi PPI Pomako yang belum juga dilimpahkan kembali ke Kejari Timika.
"Terus terang informasi itu saya baru tahu dari wartawan. Saya akan cek kembali berkas perkaranya, sejauhmana penanganannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus itu," kata Hermanto.
Berdasarkan laporan dari stafnya, Hermanto mengatakan kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Mimika.
Sesuai hasil rapat TPTGR Pemkab Mimika, para pihak diminta untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam jangka waktu selama lima tahun.
"Informasinya sampai sekarang uang yang sudah dikembalikan ke kas daerah baru sekitar Rp300 juta dari yang seharusnya lebih dari Rp1 miliar," kata Hermanto.
Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Timika Donny S Umbora mengatakan dari enam SPDP yang mengendap di Kejari Timika, lima SPDP terkait kasus korupsi pengadaan tiang pancang PPI Pomako tahun anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Mimika.
Sementara satu kasus terkait korupsi penyaluran dana insentif perpanjangan izin tenaga kerja asing (IMTA) tahun anggaran 2016 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.
"Ada enam berkas SPDP yang mau kembalikan ke penyidik yaitu atas nama LBI dimana pada 2018 kami pernah mengirim P-20 perihal waktu penyidikan tambahan bagi yang bersangkutan sudah habis. Selanjutnya SPDP atas nama YS, R dan LJAW. Sementara SPDP kasus di Disnaker atas nama YO," jelas Donny.
Menurut Donny, dalam kasus korupsi PPI Pomako tahun anggaran 2012 itu sudah ada penetapan sejumlah tersangka oleh penyidik Polres Mimika.
"Kalau tidak salah, sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan oleh penyidik. Pejabat sebelum kami bahkan sudah pernah menerima pelimpahan berkas tahap satu, namun setelah diteliti akhirnya dikembalikan ke penyidik disertai dengan petunjuk. Namun sampai sekarang ternyata berkas-berkas itu tidak dilimpahkan kembali ke kami oleh penyidik," ujar Donny.
Polres Mimika diketahui telah menerima hasil audit BPKP Provinsi Papua yang menemukan kerugian negara dalam proyek pengadaan tiang pancang PPI Pomako tahun anggaran 2012 senilai lebih dari Rp1 miliar.
Proyek PPI Pomako di Distrik Mimika Timur dikerjakan secara bertahap sejak 2010 melibatkan DKP Mimika dan juga Pemprov Papua.
Pada 2010, Pemprov Papua mengalokasikan anggaran senilai Rp1,452 miliar dan pada 2011 dialokasikan anggaran senilai Rp19.031.750.000.
Alokasi anggaran dari Pemprov Papua itu untuk pembangunan tahap satu dan dua yakni pemasangan tiang pancang dermaga PPI Pomako.
Sementara alokasi anggaran dari APBD Mimika pada 2011 senilai Rp3,2 miliar untuk kelanjutan pembangunan PPI Pomako.
Alokasi anggaran itu mencakup dua pekerjaan yaitu kelanjutan pemasangan tiang pancang dermaga sebesar Rp2,1 miliar, penimbunan lahan parkir PPI Rp1,1 miliar dan sebagian lagi untuk pengerjaan talut.