Tanjungpinang (ANTARA) - Yayasan Lentera Hati Gurindam menilai ketersediaan lapangan pekerjaan di instansi pemerintahan maupun swasta untuk penyandang disabilitas di wilayah provinsi itu masih sangat minim.
Ketua Yayasan Lentera Hati Gurindam Karmida di Tanjungpinang, Jumat, menyebut warga penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus sulit diterima bekerja, karena dianggap tidak memiliki keterampilan yang mumpuni.
"Contohnya tuna rungu atau tuna netra, mereka dinilai tidak bisa bekerja. Kalau di swasta, misalnya di toko-toko," ujar Kamarida.
Lanjutnya, untuk mendorong kaum difabel berdaya saing dalam dunia kerja seperti masyarakat normal pada umumnya menurut Karmida, diperlukan upaya mengasah keterampilan mereka, seperti memasak, menjahit, hingga merias wajah.
"Ini jadi salah satu fokus kami tahun 2021. Dengan harapan pemerintah hingga swasta dapat menerima warga difabel bekerja," tuturnya.
Yayasan disabilitas tersebut pun mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kepri agar dapat mendukung kegiatan penunjang keterampilan masyarakat difabel. Seperti kegiatan fashion show yang dilakukan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional Rabu 23 Desember 2020 di Gedung Aisyah Sulaiman.
"Kegiatan-kegiatan seperti ini cukup sulit mendapat dukungan Pemda. Padahal penting buat mengasah bakat yang dimiliki warga difabel agar mereka mampu bersaing dengan orang normal lainnya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Kepri Misni menyatakan siap menyediakan sarana parsarana untuk pemenuhan kebutuhan dan hak warga difabel seperti halnya warga normal.
Lebih lanjut, Misni juga menegaskan pihaknya siap melakukan pendampingan hukum apabila ada anak dan perempuan difabel yang jadi korban kekerasan.
"Kami turut mendorong OPD di lingkungan Pemprov Kepri mempekerjakan warga difabel di kantor masing-masing," demikian Misni.
Ketua Yayasan Lentera Hati Gurindam Karmida di Tanjungpinang, Jumat, menyebut warga penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus sulit diterima bekerja, karena dianggap tidak memiliki keterampilan yang mumpuni.
"Contohnya tuna rungu atau tuna netra, mereka dinilai tidak bisa bekerja. Kalau di swasta, misalnya di toko-toko," ujar Kamarida.
Lanjutnya, untuk mendorong kaum difabel berdaya saing dalam dunia kerja seperti masyarakat normal pada umumnya menurut Karmida, diperlukan upaya mengasah keterampilan mereka, seperti memasak, menjahit, hingga merias wajah.
"Ini jadi salah satu fokus kami tahun 2021. Dengan harapan pemerintah hingga swasta dapat menerima warga difabel bekerja," tuturnya.
Yayasan disabilitas tersebut pun mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kepri agar dapat mendukung kegiatan penunjang keterampilan masyarakat difabel. Seperti kegiatan fashion show yang dilakukan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional Rabu 23 Desember 2020 di Gedung Aisyah Sulaiman.
"Kegiatan-kegiatan seperti ini cukup sulit mendapat dukungan Pemda. Padahal penting buat mengasah bakat yang dimiliki warga difabel agar mereka mampu bersaing dengan orang normal lainnya," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Kepri Misni menyatakan siap menyediakan sarana parsarana untuk pemenuhan kebutuhan dan hak warga difabel seperti halnya warga normal.
Lebih lanjut, Misni juga menegaskan pihaknya siap melakukan pendampingan hukum apabila ada anak dan perempuan difabel yang jadi korban kekerasan.
"Kami turut mendorong OPD di lingkungan Pemprov Kepri mempekerjakan warga difabel di kantor masing-masing," demikian Misni.