Jayapura (ANTARA) - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua meminta semua pihak agar mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Jan Jap Ormuseray di Jayapura, Selasa, mengatakan selain dukungan juga dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua instansi terkait.
"Rehabilitasi ini dimulai dengan penanaman berbagai bibit pohon seperti sagu, manggrove dan lain sebagainya," katanya.
Menurut Jan, setiap tahun Dinas Kehutanan melakukan penanaman 5000 bibit untuk seluruh wilayah Provinsi Papua.
"Sedangkan untuk target tahun ini belum bisa dipastikan, nanti lihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," ujarnya.
Dia menjelaskan ada beberapa titik yang dikelola oleh pihak-pihak tertentu, pasalnya, rehabilitasi hutan dan lahan ini bukan hanya diurus oleh pemerintah daerah saja, ini juga lebih banyak dikerjakan oleh BPDASHL (Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung) Mamberamo.
"Selain itu, ada juga dari Kementerian Kehutanan yang mempunyai tupoksi untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini," katanya lagi.
Dia menambahkan, misalnya Pegunungan Cycloop yang menjadi prioritas utama untuk rehabilitasi dengan 31 ribu hektar cagar alam. Lahan tersebut berdasarkan UU, wilayah konservasi yang wewenangnya ada di kementerian, sedangkan pemerintah daerah itu mengelola penyangganya.*
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Jan Jap Ormuseray di Jayapura, Selasa, mengatakan selain dukungan juga dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua instansi terkait.
"Rehabilitasi ini dimulai dengan penanaman berbagai bibit pohon seperti sagu, manggrove dan lain sebagainya," katanya.
Menurut Jan, setiap tahun Dinas Kehutanan melakukan penanaman 5000 bibit untuk seluruh wilayah Provinsi Papua.
"Sedangkan untuk target tahun ini belum bisa dipastikan, nanti lihat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," ujarnya.
Dia menjelaskan ada beberapa titik yang dikelola oleh pihak-pihak tertentu, pasalnya, rehabilitasi hutan dan lahan ini bukan hanya diurus oleh pemerintah daerah saja, ini juga lebih banyak dikerjakan oleh BPDASHL (Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung) Mamberamo.
"Selain itu, ada juga dari Kementerian Kehutanan yang mempunyai tupoksi untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini," katanya lagi.
Dia menambahkan, misalnya Pegunungan Cycloop yang menjadi prioritas utama untuk rehabilitasi dengan 31 ribu hektar cagar alam. Lahan tersebut berdasarkan UU, wilayah konservasi yang wewenangnya ada di kementerian, sedangkan pemerintah daerah itu mengelola penyangganya.*