Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua bersama organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) telah berkomitmen untuk membangun perekonomian daerah yang lebih baik kedepan
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, Minggu, mengatakan KAPP yang baru bangkit dari kevakuman dua tahun mulai menghimpun pengusaha dan pemerintah sangat mendukung programnya.
"Jika program yang akan disusun pengusaha asli Papua lewat KAPP benar-benar terpadu dengan pemerintah daerah, dimana ada tugas pemerintah daerah yang memerluhkan intervensi maka akan dilakukan,"katanya.
Salah satu hal yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Jayawijaya adalah terkait dukungan kepada pemasok buah pinang dari Jayapura ke Jayawijaya.
"Pemerintah bisa mendorong itu," katanya.
Karena Jayawijaya memiliki lahan yang subur maka KAPP juga mewacanakan untuk mendorong agar ketersediaan sayur mayur untuk kegiatan di PT Freeport Indonesia diambil dari Jayawijaya.
"Sekarang bagaimana KAPP Jayawijaya bisa menjamin ketersediaannya dan itu pengusaha Papua yang harus mengambil bagian itu. Dari pemerintah kami akan melihat untuk mendukung mereka," katanya.
Jhon mengatakan KAPP mendapat dukungan dari Dewan Adat Papua (DAP) Lapago sehingga akan lebih menguntungkan jika mereka ikut atau membantu menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha yang melibatkan masyarakat adat.
Sebelumnya Ketua KAPP provinsi, Musa Haluk mengatakan setiap kepengurusan KAPP tidak harus dilakukan di tempat yang tidak resmi, agar pemerintah bisa mengetahui kegiatan mereka.
"KAPP ini menghimpun pengusaha jasa, konstruksi dan pelaku usaha mikro sehingga perlu berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan sektor usaha," katanya.
Ia mengatakan sudah ada rekomendasi dari dewan adat Papua bahwa hutan, laut yang dimiliki oleh masyarakat adat dikelola KAPP.
"Kita punya potensi ekonomi yang baik, subur dan memulainya nilai itu ada di kampung," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, Minggu, mengatakan KAPP yang baru bangkit dari kevakuman dua tahun mulai menghimpun pengusaha dan pemerintah sangat mendukung programnya.
"Jika program yang akan disusun pengusaha asli Papua lewat KAPP benar-benar terpadu dengan pemerintah daerah, dimana ada tugas pemerintah daerah yang memerluhkan intervensi maka akan dilakukan,"katanya.
Salah satu hal yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Jayawijaya adalah terkait dukungan kepada pemasok buah pinang dari Jayapura ke Jayawijaya.
"Pemerintah bisa mendorong itu," katanya.
Karena Jayawijaya memiliki lahan yang subur maka KAPP juga mewacanakan untuk mendorong agar ketersediaan sayur mayur untuk kegiatan di PT Freeport Indonesia diambil dari Jayawijaya.
"Sekarang bagaimana KAPP Jayawijaya bisa menjamin ketersediaannya dan itu pengusaha Papua yang harus mengambil bagian itu. Dari pemerintah kami akan melihat untuk mendukung mereka," katanya.
Jhon mengatakan KAPP mendapat dukungan dari Dewan Adat Papua (DAP) Lapago sehingga akan lebih menguntungkan jika mereka ikut atau membantu menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha yang melibatkan masyarakat adat.
Sebelumnya Ketua KAPP provinsi, Musa Haluk mengatakan setiap kepengurusan KAPP tidak harus dilakukan di tempat yang tidak resmi, agar pemerintah bisa mengetahui kegiatan mereka.
"KAPP ini menghimpun pengusaha jasa, konstruksi dan pelaku usaha mikro sehingga perlu berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan sektor usaha," katanya.
Ia mengatakan sudah ada rekomendasi dari dewan adat Papua bahwa hutan, laut yang dimiliki oleh masyarakat adat dikelola KAPP.
"Kita punya potensi ekonomi yang baik, subur dan memulainya nilai itu ada di kampung," katanya.