Wamena (ANTARA) - Rektor Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena Dr Rudi Hartono Ismail mengatakan jika dilihat dari situasi dan perkembangan pendidikan di wilayah pegunungan Papua masih sangat jauh dari harapan untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar menjadi cita-cita bangsa.
"Pendidikan di pegunungan Papua masih sangat jauh yang kita harapkan. Tentunya ini menjadi kajian yang memang harus kita melihat jauh ke depan bahwa ada regulasi-regulasi yang cocok mungkin di daerah lain namun tidak sesuai dengan kondisi di tanah Papua, terutama di gunung," kata Rektor Unaim Wamena Rudi Hartono di Wamena, Jumat.
Ia mengatakan perlu adanya kajian lebih mendalam terkait kondisi daerah di pegunungan tengah untuk dijadikan poin yang bisa mendorong pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia, terutama wilayah Timur.
Rudi mengatakan dalam meningkatan mutu pendidikan di Indonesia ada masing-masing indikator yang harus dilihat baik assessment atau assessor di salah satu daerah.
Salah satu contoh untuk di wilayah pegunungan,menurut Rektor, adalah akses informasi dan teknologi.
"Tentunya akses informasi dan teknologi di sini sangat tidak seimbang dengan apa yang ada di daerah lain. Terutama yang ada di daerah-daerah Indonesia tengah, bagian barat bahkan Papua yang ada di bagian pesisir sudah sangat berbeda dengan yang ada di pegunungan," katanya.
Menurut dia, pemerintah sedang mendorong adanya jaringan palapa ring untuk meminimalisir kesulitan layanan internet, namun hal itu masih jauh untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Papua.
"Namun palapa ring tidak semaksimal apa yang diharapkan oleh anak-anak kita ataupun penggerak pendidikan yang ada di pegunungan tengah Papua. Ini juga menjadi suatu problem dalam pengembangan mutu bagi pendidikan yang ada di pegunungan tengah ini," katanya.
Masalah lain yang dihadapi selain fasilitas dan infrastruktur,lanjutnya, adalah terkait masalah biaya yang menciptakan ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah lain di Papua.
"Intinya dari akses informasi dan fasilitas teknologi kita belum bisa mengatakan sama dengan daerah lain. Di daerah pegunungan tengah masih sangat membutuhkan pengembangan untuk pemerataan pendidikan. Ini mungkin menjadi sesuatu yang harus dipikirkan pemerintah sehingga pemerataan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat atau bangsa Indoensia," katanya.
Ia mengatakan mungkin pemerintah telah memberikan banyak kemudahan namun mungkin belum sepenuhnya dirasakan oleh pengelola pendidikan, terutama dinas pendidikan atau pendidikan tinggi untuk mendorong pemerataan pendidikan.
"Secara kuantitif bahwa ketersediaan sarana prasarana masih sangat dibutuhkan memenuhi pemerataan pendidikan kita yang ada di daerah pegunungan,"katanya.
Ia mengharapkan dengan adanya biaya dari otonomi khusus, biaya serta regulasi pemerintah pusat yang seimbang dengan daerah, bisa didorong terwujudnya pemerataan pendidikan hingga ke pelosok daerah.
"Pendidikan di pegunungan Papua masih sangat jauh yang kita harapkan. Tentunya ini menjadi kajian yang memang harus kita melihat jauh ke depan bahwa ada regulasi-regulasi yang cocok mungkin di daerah lain namun tidak sesuai dengan kondisi di tanah Papua, terutama di gunung," kata Rektor Unaim Wamena Rudi Hartono di Wamena, Jumat.
Ia mengatakan perlu adanya kajian lebih mendalam terkait kondisi daerah di pegunungan tengah untuk dijadikan poin yang bisa mendorong pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia, terutama wilayah Timur.
Rudi mengatakan dalam meningkatan mutu pendidikan di Indonesia ada masing-masing indikator yang harus dilihat baik assessment atau assessor di salah satu daerah.
Salah satu contoh untuk di wilayah pegunungan,menurut Rektor, adalah akses informasi dan teknologi.
"Tentunya akses informasi dan teknologi di sini sangat tidak seimbang dengan apa yang ada di daerah lain. Terutama yang ada di daerah-daerah Indonesia tengah, bagian barat bahkan Papua yang ada di bagian pesisir sudah sangat berbeda dengan yang ada di pegunungan," katanya.
Menurut dia, pemerintah sedang mendorong adanya jaringan palapa ring untuk meminimalisir kesulitan layanan internet, namun hal itu masih jauh untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Papua.
"Namun palapa ring tidak semaksimal apa yang diharapkan oleh anak-anak kita ataupun penggerak pendidikan yang ada di pegunungan tengah Papua. Ini juga menjadi suatu problem dalam pengembangan mutu bagi pendidikan yang ada di pegunungan tengah ini," katanya.
Masalah lain yang dihadapi selain fasilitas dan infrastruktur,lanjutnya, adalah terkait masalah biaya yang menciptakan ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah lain di Papua.
"Intinya dari akses informasi dan fasilitas teknologi kita belum bisa mengatakan sama dengan daerah lain. Di daerah pegunungan tengah masih sangat membutuhkan pengembangan untuk pemerataan pendidikan. Ini mungkin menjadi sesuatu yang harus dipikirkan pemerintah sehingga pemerataan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat atau bangsa Indoensia," katanya.
Ia mengatakan mungkin pemerintah telah memberikan banyak kemudahan namun mungkin belum sepenuhnya dirasakan oleh pengelola pendidikan, terutama dinas pendidikan atau pendidikan tinggi untuk mendorong pemerataan pendidikan.
"Secara kuantitif bahwa ketersediaan sarana prasarana masih sangat dibutuhkan memenuhi pemerataan pendidikan kita yang ada di daerah pegunungan,"katanya.
Ia mengharapkan dengan adanya biaya dari otonomi khusus, biaya serta regulasi pemerintah pusat yang seimbang dengan daerah, bisa didorong terwujudnya pemerataan pendidikan hingga ke pelosok daerah.