Jayapura (ANTARA) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan evaluasi atas kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jayapura, Selasa, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi jumlah ASN yang ada di Papua kini, berapa jumlah warga masyarakat yang akan dilayani dan berapa luas wilayahnya
"Formasi 20 ribu itu tentu harus dihitung betul kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota, jadi tidak asal mengusulkan, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginan," katanya.
Menurut Bima, pasalnya formasi 20 ribu ini harus dibagi dengan adil kepada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi.
"Setelah itu baru dilihat mana yang kekurangan sesuai dengan kebutuhan maka akan ditambah supaya adil," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan data 60 ribu CASN yang sudah ada tersebut akan dievaluasi berapa kebutuhannya, apakah benar sisanya ini honorer atau bukan.
"Karena idealnya di Indonesia, jumlah ASN itu hanya dua persen dari jumlah populasi yang ada namun tergantung dari infrastruktur yang memadai pada wilayah tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan jika infrastruktur suatu wilayah tidak memadai maka kebutuhan ASN juga tidak terlalu banyak sehingga hal ini yang harus benar-benar dievaluasi.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jayapura, Selasa, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi jumlah ASN yang ada di Papua kini, berapa jumlah warga masyarakat yang akan dilayani dan berapa luas wilayahnya
"Formasi 20 ribu itu tentu harus dihitung betul kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota, jadi tidak asal mengusulkan, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginan," katanya.
Menurut Bima, pasalnya formasi 20 ribu ini harus dibagi dengan adil kepada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi.
"Setelah itu baru dilihat mana yang kekurangan sesuai dengan kebutuhan maka akan ditambah supaya adil," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan data 60 ribu CASN yang sudah ada tersebut akan dievaluasi berapa kebutuhannya, apakah benar sisanya ini honorer atau bukan.
"Karena idealnya di Indonesia, jumlah ASN itu hanya dua persen dari jumlah populasi yang ada namun tergantung dari infrastruktur yang memadai pada wilayah tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan jika infrastruktur suatu wilayah tidak memadai maka kebutuhan ASN juga tidak terlalu banyak sehingga hal ini yang harus benar-benar dievaluasi.