Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 telah mencapai Rp76,59 triliun atau 10,9 persen dari total pagu sebesar Rp699,43 triliun per 17 Maret.
“Ini didominasi bidang kesehatan, perlindungan sosial serta dukungan kepada UMKM,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menyatakan melalui anggaran PEN sebesar Rp699,43 triliun tersebut bertujuan untuk mendukung konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta investasi publik.
Dorongan untuk konsumsi rumah tangga dilakukan melalui ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai termasuk PKH, insentif Kartu Prakerja, bansos tunai, sembako, dan BLT Desa terutama untuk kelompok 40 persen terendah.
Konsumsi pemerintah didorong melalui pengeluaran terhadap dukungan UMKM, bantuan iuran JKN, serta pengadaan alat kesehatan dan APD.
Untuk investasi publik dilakukan melalui belanja modal pemerintah termasuk membangun sarana prasarana kesehatan, infrastruktur melalui padat karya K/L, food estate, maupun kawasan strategis.
“Ini adalah bentuk APBN melakukan fungsi counter cyclical melalui sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi baik rumah tangga, pemerintah dan belanja modalnya,” ujarnya.
Ia merinci realisasi Rp76,59 triliun meliputi bidang kesehatan Rp12,4 triliun atau 7 persen dari pagu Rp176,3 triliun serta perlindungan sosial Rp25,97 triliun atau 16,5 persen dari target Rp157,41 triliun.
Selanjutnya program prioritas terealisasi Rp1,44 triliun atau 1,2 persen dari pagu Rp122,42 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp29,63 triliun atau 16 persen dari pagu Rp184,83 triliun, serta insentif dunia usaha Rp7,15 triliun atau 12,2 persen dari target Rp58,46 triliun.
“Anggaran PEN tetap ditunjukkan untuk menjaga momentum pemulihan,” tegasnya.
“Ini didominasi bidang kesehatan, perlindungan sosial serta dukungan kepada UMKM,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menyatakan melalui anggaran PEN sebesar Rp699,43 triliun tersebut bertujuan untuk mendukung konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta investasi publik.
Dorongan untuk konsumsi rumah tangga dilakukan melalui ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai termasuk PKH, insentif Kartu Prakerja, bansos tunai, sembako, dan BLT Desa terutama untuk kelompok 40 persen terendah.
Konsumsi pemerintah didorong melalui pengeluaran terhadap dukungan UMKM, bantuan iuran JKN, serta pengadaan alat kesehatan dan APD.
Untuk investasi publik dilakukan melalui belanja modal pemerintah termasuk membangun sarana prasarana kesehatan, infrastruktur melalui padat karya K/L, food estate, maupun kawasan strategis.
“Ini adalah bentuk APBN melakukan fungsi counter cyclical melalui sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi baik rumah tangga, pemerintah dan belanja modalnya,” ujarnya.
Ia merinci realisasi Rp76,59 triliun meliputi bidang kesehatan Rp12,4 triliun atau 7 persen dari pagu Rp176,3 triliun serta perlindungan sosial Rp25,97 triliun atau 16,5 persen dari target Rp157,41 triliun.
Selanjutnya program prioritas terealisasi Rp1,44 triliun atau 1,2 persen dari pagu Rp122,42 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp29,63 triliun atau 16 persen dari pagu Rp184,83 triliun, serta insentif dunia usaha Rp7,15 triliun atau 12,2 persen dari target Rp58,46 triliun.
“Anggaran PEN tetap ditunjukkan untuk menjaga momentum pemulihan,” tegasnya.