Menkeu Sri Mulyani sebut pemda belum optimalkan TKDD untuk pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah daerah (pemda) belum mengoptimalkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam melakukan pembangunan di daerah.

“Belum optimalnya TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan kemampuan daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim dalam tiga tahun terakhir yang tercermin dari porsi PAD dalam APBD hanya sekitar 24,7 persen, sedangkan hampir 70 persen berasal dari TKDD.

Ia mengatakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai sehingga menjadi dasar dalam formula DAU yakni mendorong peningkatan jumlah pegawai.

Hal ini, lanjut dia, tidak searah dengan esensi DAU yakni sebagai alat dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mendukung kecukupan pendanaan untuk pelaksanaan urusan yang diserahkan ke daerah oleh pemerintah pusat.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) berkorelasi positif terhadap belanja modal yang artinya pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja modal.

Ia menegaskan hal tersebut juga bertentangan dengan esensi dari DAK yaitu sebagai penunjang dari keseluruhan TKDD maupun APBD dan bukan sebagai sumber utama belanja produktif.

Tak hanya itu, pengelolaan keuangan daerah juga belum efektif dan efisien yakni tercermin dari belanja yang belum fokus akibat banyaknya jenis program yang mencapai 29.623 dan 263.135 kegiatan.

“Ini yang disebut di ecer-ecer pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu bisa menghasilkan output dan outcome,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan berbagai tantangan penataan keuangan daerah ini pada akhirnya berpengaruh pada output dan outcome pembangunan yang sangat belum optimal.

Belanja belum produktif yaitu 32,4 persen untuk belanja pegawai, sedangkan 11,5 persen belanja untuk infrastruktur dan layanan publik.

“Output dan outcome pembangunan sangat belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah, meskipun kita sudah melakukan transfer ke daerah,” ujar Menkeu Sri Mulyani.