Jayapura (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua menyebut Perusahaan Fortescue Metals Group (FMG) asal Australia yang mulai melakukan pengambilan data terkait investasi pembangunan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya masih terkendala dengan pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Frets James Boray di Jayapura, Selasa, mengatakan pengambilan data ini direncanakan dilaksanakan pada minggu ketiga Januari 2021 dan selesai Maret 2021 ternyata harus tertunda karena masih adanya pandemi.
"Pelaksanaan pengambilan data oleh perusahaan Australia ini akhirnya harus ditunda hingga kini," katanya.
Menurut Frets, selain pengambilan data di Kabupaten Mamberamo Raya, perusahaan yang akan berinvestasi di Papua tersebut juga akan melakukan penelitian hingga ke Mimika, Deiyai dan Paniai.
"Selain itu, awalnya tercatat ada perusahaan yang sudah memiliki izin untuk membangun yakni Papua Power Indonesia (PPI) namun hingga kini tidak ada pembangunan apa-apa dari laporan yang kami terima," katanya.
Dia menjelaskan PPI hanya melaporkan laporan-laporan penunjukkan namun tidak ada kemajuan sehingga hal ini telah dilaporkan juga ke Gubernur Papua agar selanjutnya dapat dievaluasi.
"Perusahaan tersebut akan dievaluasi karena telah mengantongi izin selama sembilan tahun namun hingga kini tidak ada kemajuan dalam pembangunan," ujarnya.
Dia menambahkan artinya izin yang diberikan adalah izin pembangunan yang dimulai dari masa persiapan, studi, hingga penambahan beberapa titik penggerak.
"Hal tersebut yang kami berharap supaya bisa dilakukan, namun tidak ada pembangunan sehingga akan dilakukan evaluasi, di mana akan dilaporkan ke Gubernur Papua jika perusahaan itu tidak bisa menunjukkan keseriusan membangun PLTA yang ada di Urumuka, pada wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Tengah, perbatasan dengan Kabupaten Deiyai,"ujarnya.
Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI bekerja sama dengan Pemprov Papua kini tengah mendorong invetasi hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya.
Di mana jika terwujud, investasi oleh FMG asal Australia tersebut memiliki nilai yang bisa mencapai Rp50 triliun.
Pasalnya, pengembangan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya akan mencapai 20 gigawatt atau 20 ribu megawatt.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Frets James Boray di Jayapura, Selasa, mengatakan pengambilan data ini direncanakan dilaksanakan pada minggu ketiga Januari 2021 dan selesai Maret 2021 ternyata harus tertunda karena masih adanya pandemi.
"Pelaksanaan pengambilan data oleh perusahaan Australia ini akhirnya harus ditunda hingga kini," katanya.
Menurut Frets, selain pengambilan data di Kabupaten Mamberamo Raya, perusahaan yang akan berinvestasi di Papua tersebut juga akan melakukan penelitian hingga ke Mimika, Deiyai dan Paniai.
"Selain itu, awalnya tercatat ada perusahaan yang sudah memiliki izin untuk membangun yakni Papua Power Indonesia (PPI) namun hingga kini tidak ada pembangunan apa-apa dari laporan yang kami terima," katanya.
Dia menjelaskan PPI hanya melaporkan laporan-laporan penunjukkan namun tidak ada kemajuan sehingga hal ini telah dilaporkan juga ke Gubernur Papua agar selanjutnya dapat dievaluasi.
"Perusahaan tersebut akan dievaluasi karena telah mengantongi izin selama sembilan tahun namun hingga kini tidak ada kemajuan dalam pembangunan," ujarnya.
Dia menambahkan artinya izin yang diberikan adalah izin pembangunan yang dimulai dari masa persiapan, studi, hingga penambahan beberapa titik penggerak.
"Hal tersebut yang kami berharap supaya bisa dilakukan, namun tidak ada pembangunan sehingga akan dilakukan evaluasi, di mana akan dilaporkan ke Gubernur Papua jika perusahaan itu tidak bisa menunjukkan keseriusan membangun PLTA yang ada di Urumuka, pada wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Tengah, perbatasan dengan Kabupaten Deiyai,"ujarnya.
Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI bekerja sama dengan Pemprov Papua kini tengah mendorong invetasi hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya.
Di mana jika terwujud, investasi oleh FMG asal Australia tersebut memiliki nilai yang bisa mencapai Rp50 triliun.
Pasalnya, pengembangan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya akan mencapai 20 gigawatt atau 20 ribu megawatt.