Jayapura (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Provinsi Papua mengambil langkah tegas menertibkan pedagang di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Papua Carlos Matuan dalam keterangan melalui laman daerah yang dikutip di Jayapura, Papua, Selasa mengatakan penertiban pedagang dilakukan DKP bersama Satpol PP dengan target menyasar para pedagang sayur yang berjualan di PPI Hamadi.
Ia mengatakan pembongkaran lapak berjualan pedagang di areal PPI Hamadi berjalan lancar karena telah dilakukan pendekatan persuasif.
Bahkan, sebagian besar pedagang sayur mayur secara mandiri telah membongkar lapak mereka dibantu personel Satpol PP Provinsi Papua.
Carlos menyatakan penertiban dilakukan DKP Papua berdasarkan instruksi kepala daerah.
"Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan mengembalikan fungsi PPI kepada yang semestinya," tegasnya.
Ia mengatakan sudah seharusnya lokasi PPI Hamadi ini ditempati pedagang ikan. Namun, saat ini yang ada justru ditempati pedagang sayur dan lainnya.
Carlos mengatakan penertiban yang dilakukan tersebut dilakukan secara persuasif. Sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, sejak tiga bulan lalu.
"Intinya tidak ada unsur paksaan dalam penertiban ini. Mereka sendiri yang bongkar dan kita hanya datang menyaksikan proses penertiban bahkan membantu mereka," jelasnya.
Salah seorang pedagang, Hamzah mengaku pasrah ditertibkan lapak pedagang dari PPI Hamadi.
Hamzah berharap pemerintah dapat menyiapkan tempat pengganti bagi pedagang untuk berjualan guna mencari kebutuhan hidup keluarganya.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Papua Carlos Matuan dalam keterangan melalui laman daerah yang dikutip di Jayapura, Papua, Selasa mengatakan penertiban pedagang dilakukan DKP bersama Satpol PP dengan target menyasar para pedagang sayur yang berjualan di PPI Hamadi.
Ia mengatakan pembongkaran lapak berjualan pedagang di areal PPI Hamadi berjalan lancar karena telah dilakukan pendekatan persuasif.
Bahkan, sebagian besar pedagang sayur mayur secara mandiri telah membongkar lapak mereka dibantu personel Satpol PP Provinsi Papua.
Carlos menyatakan penertiban dilakukan DKP Papua berdasarkan instruksi kepala daerah.
"Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan mengembalikan fungsi PPI kepada yang semestinya," tegasnya.
Ia mengatakan sudah seharusnya lokasi PPI Hamadi ini ditempati pedagang ikan. Namun, saat ini yang ada justru ditempati pedagang sayur dan lainnya.
Carlos mengatakan penertiban yang dilakukan tersebut dilakukan secara persuasif. Sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, sejak tiga bulan lalu.
"Intinya tidak ada unsur paksaan dalam penertiban ini. Mereka sendiri yang bongkar dan kita hanya datang menyaksikan proses penertiban bahkan membantu mereka," jelasnya.
Salah seorang pedagang, Hamzah mengaku pasrah ditertibkan lapak pedagang dari PPI Hamadi.
Hamzah berharap pemerintah dapat menyiapkan tempat pengganti bagi pedagang untuk berjualan guna mencari kebutuhan hidup keluarganya.