Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta para tenaga honorer bersabar menunggu penyelesaian permasalahan penerimaan pegawai di daerah itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya juga merasa prihatin dengan kondisi para tenaga honorer tersebut dan mengharapkan mereka tetap tenang sehingga pemerintah dapat menyelesaikan dengan cepat.
"Terkait dengan tuntutan waktu, kami tidak bisa menentukan karena namanya proses pasti akan selesai juga namun tetap membutuhkan waktu," katanya.
Senada dengan Dance Yulian Flassy, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan, pihaknya tidak dapat menjanjikan kapan selesai prosesnya karena semuanya diputuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB.
"Seperti yang sudah disepakati bersama kabupaten dan kota, kami akan menyusun kembali sesuai kuota 20 ribu ASN lalu akan menggelar rapat kedua sesuai kriteria yang disampaikan oleh Kemenpan-RB," katanya.
Menurut Nicholaus, kini semuanya masih dalam proses dan tidak bisa langsung diputuskan hasilnya sehingga para tenaga honorer ini harus bersabar menunggu prosesnya.
Sementara itu, Perwakilan Tenaga Honorer Papua Frits Awom mengatakan, pihaknya meminta penyusunan dan penyelesaian terkait kuota 20 ribu ini dapat selesai dalam jangka waktu satu minggu.
Sebelumnya, seribuan tenaga honorer di Provinsi Papua dan 29 kabupaten/kota mempertanyakan kejelasan status penerimaan pegawai dengan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Papua Jayapura selama tiga hari yakni sejak Senin (29/3).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya juga merasa prihatin dengan kondisi para tenaga honorer tersebut dan mengharapkan mereka tetap tenang sehingga pemerintah dapat menyelesaikan dengan cepat.
"Terkait dengan tuntutan waktu, kami tidak bisa menentukan karena namanya proses pasti akan selesai juga namun tetap membutuhkan waktu," katanya.
Senada dengan Dance Yulian Flassy, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan, pihaknya tidak dapat menjanjikan kapan selesai prosesnya karena semuanya diputuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB.
"Seperti yang sudah disepakati bersama kabupaten dan kota, kami akan menyusun kembali sesuai kuota 20 ribu ASN lalu akan menggelar rapat kedua sesuai kriteria yang disampaikan oleh Kemenpan-RB," katanya.
Menurut Nicholaus, kini semuanya masih dalam proses dan tidak bisa langsung diputuskan hasilnya sehingga para tenaga honorer ini harus bersabar menunggu prosesnya.
Sementara itu, Perwakilan Tenaga Honorer Papua Frits Awom mengatakan, pihaknya meminta penyusunan dan penyelesaian terkait kuota 20 ribu ini dapat selesai dalam jangka waktu satu minggu.
Sebelumnya, seribuan tenaga honorer di Provinsi Papua dan 29 kabupaten/kota mempertanyakan kejelasan status penerimaan pegawai dengan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Papua Jayapura selama tiga hari yakni sejak Senin (29/3).