Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menargetkan hingga akhir Juni sekitar 70 persen dari total populasi penduduknya sudah menerima suntikan vaksin COVID-19.
Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan untuk mengejar target itu maka semua penduduk di atas usia 18 tahun yang memenuhi syarat harus mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Ketersediaan vaksin Sinovac yang diadakan oleh pemerintah secara gratis juga menjadi salah satu faktor menentukan apakah target melakukan vaksinasi 70 persen penduduk Kabupaten Mimika pada akhir Juni nanti bisa tercapai atau tidak.
"Kami memang menargetkan sampai akhir Juni nanti 70 persen dari total penduduk di Mimika sudah menerima vaksinasi COVID-19. Saat ini proses vaksinasi dengan kelompok sasaran pelayan publik memang masih terus berjalan," kata John.
Guna mengejar target 70 persen vaksinasi penduduk Mimika bisa dilakukan hingga akhir Juni, Pemkab Mimika juga sangat berharap proses perizinan untuk program vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong seluruh karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan subkontraktor Freeport dan keluarga mereka juga segera mendapat persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
"Kami sangat berharap proses vaksinasi bagi karyawan PT Freeport, perusahaan subkontraktor Freeport dan keluarga mereka yang ada di Kabupaten Mimika bisa cepat dilakukan. Kami dengar Freeport sudah memesan 70 ribu dosis Vaksin Sinovac dari Tiongkok. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala," ujar John.
John meminta seluruh warga Mimika dari semua kelompok sasaran tidak menolak untuk divaksin karena vaksin yang disediakan oleh pemerintah yaitu Vaksin Sinovac terbukti aman dan halal.
Mantan Kepala Dishubkominfo Mimika itu menyayangkan adanya penolakan dari sejumlah orang, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika yang tidak mau divaksin.
"Sejak dua pekan lalu kami sudah melakukan vaksinasi bagi ASN dan honorer di lingkungan Pemkab Mimika. Di kantor pusat pemerintahan yang seharusnya ikut vaksinasi sebanyak 1.500 orang. Tapi ada banyak yang tidak mau ikut. Ada juga yang mau divaksin tapi tidak bisa karena ada penyakit bawaan," ujarnya.
Terkait adanya sejumlah pihak terutama di kalangan ASN dan honorer yang tidak mau alias menolak divaksin, Pemkab Mimika akan melakukan rapat khusus untuk menyikapi hal itu.
Sementara proses vaksinasi bagi pelayan publik khusus di kalangan anggota TNI, Polri, petugas di Bandara Mozes Kilangin, pegawai instansi BUMN, perbankan dan tokoh agama, menurut John, sudah berjalan sangat bagus dan hampir rampung hingga pemberian vaksin dosis kedua.
Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan untuk mengejar target itu maka semua penduduk di atas usia 18 tahun yang memenuhi syarat harus mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Ketersediaan vaksin Sinovac yang diadakan oleh pemerintah secara gratis juga menjadi salah satu faktor menentukan apakah target melakukan vaksinasi 70 persen penduduk Kabupaten Mimika pada akhir Juni nanti bisa tercapai atau tidak.
"Kami memang menargetkan sampai akhir Juni nanti 70 persen dari total penduduk di Mimika sudah menerima vaksinasi COVID-19. Saat ini proses vaksinasi dengan kelompok sasaran pelayan publik memang masih terus berjalan," kata John.
Guna mengejar target 70 persen vaksinasi penduduk Mimika bisa dilakukan hingga akhir Juni, Pemkab Mimika juga sangat berharap proses perizinan untuk program vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong seluruh karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan subkontraktor Freeport dan keluarga mereka juga segera mendapat persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
"Kami sangat berharap proses vaksinasi bagi karyawan PT Freeport, perusahaan subkontraktor Freeport dan keluarga mereka yang ada di Kabupaten Mimika bisa cepat dilakukan. Kami dengar Freeport sudah memesan 70 ribu dosis Vaksin Sinovac dari Tiongkok. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala," ujar John.
John meminta seluruh warga Mimika dari semua kelompok sasaran tidak menolak untuk divaksin karena vaksin yang disediakan oleh pemerintah yaitu Vaksin Sinovac terbukti aman dan halal.
Mantan Kepala Dishubkominfo Mimika itu menyayangkan adanya penolakan dari sejumlah orang, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika yang tidak mau divaksin.
"Sejak dua pekan lalu kami sudah melakukan vaksinasi bagi ASN dan honorer di lingkungan Pemkab Mimika. Di kantor pusat pemerintahan yang seharusnya ikut vaksinasi sebanyak 1.500 orang. Tapi ada banyak yang tidak mau ikut. Ada juga yang mau divaksin tapi tidak bisa karena ada penyakit bawaan," ujarnya.
Terkait adanya sejumlah pihak terutama di kalangan ASN dan honorer yang tidak mau alias menolak divaksin, Pemkab Mimika akan melakukan rapat khusus untuk menyikapi hal itu.
Sementara proses vaksinasi bagi pelayan publik khusus di kalangan anggota TNI, Polri, petugas di Bandara Mozes Kilangin, pegawai instansi BUMN, perbankan dan tokoh agama, menurut John, sudah berjalan sangat bagus dan hampir rampung hingga pemberian vaksin dosis kedua.