Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua belum memiliki desa siaga bencana sehingga perlu dibentuk untuk mengantisipasi bencana banjir yang masih sering terjadi.
Kepala Bappeda Jayawijaya Petrus Mahuze saat di Wamena, Selasa, mengatakan pemerintah sudah memiliki peta kawasan-kawasan rawan banjir.
"Secara teknis kita belum ada desa siaga bencana, tetapi berharap kita harus membentuk desa siaga bencana berdasarkan kawasan-kawasan yang tadi kita petakan itu. Contoh di Musftak, Yiwika, itu sebenarnya kawasan-kawasan yang kita petakan sebagai kawasan bencana banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Baliem," katanya.
Petrus mengakui secara teknis badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang memiliki tugas terkait pencegahan maupun penanganan bencana, namun Bappeda selalu mendukung melalui program yang diajukan organisasi perangkat daerah tersebut.
"Kita di Jayawijaya kan rawan banjir. Jadi kawasan-kawasan yang dipetakan itu sudah kita informasikan lewat BPBD sehingga aksi teknis ada di mereka. Artinya dari sisi program kami tetap mendukung," katanya.
Dengan adanya desa siaga bencana maupun pelatihan kepada masyarakat di kawasan bencana, masyarakat dan pemerintah bisa meminimalisir korban harta benda maupun korban jiwa ketika terjadi bencana alam.
Sebelumnya Pemerintah Jayawijaya menyebutkan warga 23 distrik di kabupaten ini terkena bencana banjir dan tanah longsor usai tingginya curah hujan sejak Februari hingga Maret 2021.
Pemerintah kemudian mendata ribuan jumlah korban serta mendistribusikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako).
Kepala Bappeda Jayawijaya Petrus Mahuze saat di Wamena, Selasa, mengatakan pemerintah sudah memiliki peta kawasan-kawasan rawan banjir.
"Secara teknis kita belum ada desa siaga bencana, tetapi berharap kita harus membentuk desa siaga bencana berdasarkan kawasan-kawasan yang tadi kita petakan itu. Contoh di Musftak, Yiwika, itu sebenarnya kawasan-kawasan yang kita petakan sebagai kawasan bencana banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Baliem," katanya.
Petrus mengakui secara teknis badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang memiliki tugas terkait pencegahan maupun penanganan bencana, namun Bappeda selalu mendukung melalui program yang diajukan organisasi perangkat daerah tersebut.
"Kita di Jayawijaya kan rawan banjir. Jadi kawasan-kawasan yang dipetakan itu sudah kita informasikan lewat BPBD sehingga aksi teknis ada di mereka. Artinya dari sisi program kami tetap mendukung," katanya.
Dengan adanya desa siaga bencana maupun pelatihan kepada masyarakat di kawasan bencana, masyarakat dan pemerintah bisa meminimalisir korban harta benda maupun korban jiwa ketika terjadi bencana alam.
Sebelumnya Pemerintah Jayawijaya menyebutkan warga 23 distrik di kabupaten ini terkena bencana banjir dan tanah longsor usai tingginya curah hujan sejak Februari hingga Maret 2021.
Pemerintah kemudian mendata ribuan jumlah korban serta mendistribusikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako).