Timika (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, Papua Jenni O Usmani membantah informasi yang menyebutkan tahun 2021 ini jajarannya telah menganggarkan dana untuk pembangunan kantor baru.
Saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Mimika di Timika, Kamis, Jenni mengatakan tahun ini instansi yang dipimpinnya tidak mengusulkan program pembangunan kantor baru.
"Tahun ini tidak ada usulan program itu. Kalau ada tuduhan bahwa ada dana siluman, kami pertanyakan dana siluman yang mana. Anggaran yang ada di Disbud Mimika sesuai dengan yang ada dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sebagai tindak lanjut dari dokumen APBD yang ditetapkan oleh DPRD Mimika. Kami tidak berani kerja kalau tanpa ada anggaran yang ditetapkan dalam APBD," ujarnya.
RDP antara Komisi C DPRD Mimika dengan Disbud Mimika digelar menindaklanjuti unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa Mimika pada Senin (7/6) lalu.
Jenni menjelaskan pada 2020 Pemkab Mimika sempat menganggarkan dana Rp8 miliar untuk pembangunan kantor baru Disbud Mimika.
Namun sebagian besar anggaran itu dipangkas sebagai imbas dari adanya kebijakan recofusing dan realokasi APBD 2020 untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19.
Sisa dana yang tidak terpotong sebesar Rp3.050.000.000 digunakan untuk biaya penimbunan lahan kantor.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangdan dan Aset Daerah (BPPKAD) Mimika Marthen Malissa menyebut setiap usulan program dari organisasi perangkat daerah akan dibahas bersama dengan jajaran legislatif.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Mimika Bambang Wicaksono mengakui anggaran pembangunan Kantor Disbud Mimika pada 2020 senilai Rp 8 miliar sempat masuk dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), namun setelah terjadi recofusing anggaran maka dana tersisa hanya Rp3,050 miliar.
Wakil Ketua DPRD Mimika Alex Tsenawatme menyambut positif RDP dengan Disbud Mimika guna menghentikan simpang siur informasi soal dana pembangunan kantor baru Disbud.
"Forum RDP ini bukan untuk saling menghujat, mengeritik, menyerang atau menuduh siapapun, tetapi sebagai ajang untuk menguju data dan dokumen untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan berbagai penjelasan yang diterima dewan, terbukti bahwa memang benar tidak ada dana siluman untuk pembangunan kantor baru Disbud Mimika," kata wakil rakyat dari Partai Nasdem itu.
Saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Mimika di Timika, Kamis, Jenni mengatakan tahun ini instansi yang dipimpinnya tidak mengusulkan program pembangunan kantor baru.
"Tahun ini tidak ada usulan program itu. Kalau ada tuduhan bahwa ada dana siluman, kami pertanyakan dana siluman yang mana. Anggaran yang ada di Disbud Mimika sesuai dengan yang ada dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sebagai tindak lanjut dari dokumen APBD yang ditetapkan oleh DPRD Mimika. Kami tidak berani kerja kalau tanpa ada anggaran yang ditetapkan dalam APBD," ujarnya.
RDP antara Komisi C DPRD Mimika dengan Disbud Mimika digelar menindaklanjuti unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa Mimika pada Senin (7/6) lalu.
Jenni menjelaskan pada 2020 Pemkab Mimika sempat menganggarkan dana Rp8 miliar untuk pembangunan kantor baru Disbud Mimika.
Namun sebagian besar anggaran itu dipangkas sebagai imbas dari adanya kebijakan recofusing dan realokasi APBD 2020 untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19.
Sisa dana yang tidak terpotong sebesar Rp3.050.000.000 digunakan untuk biaya penimbunan lahan kantor.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangdan dan Aset Daerah (BPPKAD) Mimika Marthen Malissa menyebut setiap usulan program dari organisasi perangkat daerah akan dibahas bersama dengan jajaran legislatif.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Mimika Bambang Wicaksono mengakui anggaran pembangunan Kantor Disbud Mimika pada 2020 senilai Rp 8 miliar sempat masuk dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), namun setelah terjadi recofusing anggaran maka dana tersisa hanya Rp3,050 miliar.
Wakil Ketua DPRD Mimika Alex Tsenawatme menyambut positif RDP dengan Disbud Mimika guna menghentikan simpang siur informasi soal dana pembangunan kantor baru Disbud.
"Forum RDP ini bukan untuk saling menghujat, mengeritik, menyerang atau menuduh siapapun, tetapi sebagai ajang untuk menguju data dan dokumen untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan berbagai penjelasan yang diterima dewan, terbukti bahwa memang benar tidak ada dana siluman untuk pembangunan kantor baru Disbud Mimika," kata wakil rakyat dari Partai Nasdem itu.