Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat yang baru menjabat, Arjuna Sakir dapat meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy di Jayapura, Kamis, mengatakan, jika pada kepemimpinan sebelumnya jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 11 daerah lalu meningkat menjadi 17 daerah maka pejabat yang baru diharapkan lebih lagi.
"Selain itu, kepala daerah dan pimpinan DPRD juga mendapatkan data serta informasi terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Bahan Pendapat BPK," katanya.
Menurut Dance, bahan ini sangat penting untuk memberikan pihaknya gambaran tentang apa yang perlu dibenahi dalam masa pelaksanaan Otonomi Khusus di masa yang akan datang.
"Kini kami butuh dukungan dan masukan dari BPK khususnya terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus ke depan lalu sebentar lagi Papua akan menyelenggarakan PON," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya juga terus meningkat dengan terbangunnya komunikasi dan sinergitas yang baik antara BPK dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, dilakukan serah terima jabatan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua di mana pejabat yang lama Paula Henry Simatupang digantikan pejabat baru Arjuna Sakir.
Serah terima jabatan dilaksanakan di Gedung Negara Jayapura dan disaksikan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy dan Anggota IV BPK RI Isma Yatun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy di Jayapura, Kamis, mengatakan, jika pada kepemimpinan sebelumnya jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 11 daerah lalu meningkat menjadi 17 daerah maka pejabat yang baru diharapkan lebih lagi.
"Selain itu, kepala daerah dan pimpinan DPRD juga mendapatkan data serta informasi terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Bahan Pendapat BPK," katanya.
Menurut Dance, bahan ini sangat penting untuk memberikan pihaknya gambaran tentang apa yang perlu dibenahi dalam masa pelaksanaan Otonomi Khusus di masa yang akan datang.
"Kini kami butuh dukungan dan masukan dari BPK khususnya terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus ke depan lalu sebentar lagi Papua akan menyelenggarakan PON," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya juga terus meningkat dengan terbangunnya komunikasi dan sinergitas yang baik antara BPK dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, dilakukan serah terima jabatan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua di mana pejabat yang lama Paula Henry Simatupang digantikan pejabat baru Arjuna Sakir.
Serah terima jabatan dilaksanakan di Gedung Negara Jayapura dan disaksikan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy dan Anggota IV BPK RI Isma Yatun.