Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mendapat kuota jatah pengangkatan sebanyak 600 tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Jhon Banua saat di Distrik Tagime, Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan dari nama-nama yang diusukan, ada perwakilan lima orang setiap distrik dari 40 distrik yang ada.
"Terkait masalah honorer ini kami dapat 600 untuk tahap pertama dan dokumen itu sudah dibawa ke Jakarta," katanya.
Jhon mengatakan sebelumnya telah diinstruksikan kepada tiap distrik untuk mengajukan lima nama tenaga honorer yang telah bekerja lima tahun atau lebih.
Pengusulan tenaga honorer itu untuk membantu pelayanan pemerintah di distrik-distrik, terutama distrik pinggiran.
"Instruksi saya kepada 40 kepala distrik mengusulkan perwakilan lima anak dari distrik," katanya.
Bupati Jhon mengakui ada distrik yang tidak sempat mengajukan lima nama tenaga honorer, tetapi ia mengharapkan data itu telah diperbaiki.
"Salah satu contoh Distrik Pyramid tidak mengusulkan, sampai BKD bawa ke provinsi, itu Pyramid tidak diusulkan, mudah-mudahan ada karena saya belum cek kembali di BKD," katanya.
Ia mengharapkan nama tenaga honorer perwakilan distrik itu ada perwakilan tenaga medis, tenaga pendidikan.
"Puskesmas ini saya minta prioritas. Muda-mudahan namanya masuk. Masa kerjanya minimal 5 tahun, sudah honor lima tahun, bukan tidak kerja baru tiba-tiba masuk," katanya.
Jika belum bekerja sebagai tenaga honorer selama lima tahun maka datanya tidak bisa diakomodir.
"Kepala sekolah juga harus mengusulkan tenaga guru yang dibayar dengan dana bos, kalau tidak ada usulan kami mau isi siapa," katanya.
Jhon Banua saat di Distrik Tagime, Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan dari nama-nama yang diusukan, ada perwakilan lima orang setiap distrik dari 40 distrik yang ada.
"Terkait masalah honorer ini kami dapat 600 untuk tahap pertama dan dokumen itu sudah dibawa ke Jakarta," katanya.
Jhon mengatakan sebelumnya telah diinstruksikan kepada tiap distrik untuk mengajukan lima nama tenaga honorer yang telah bekerja lima tahun atau lebih.
Pengusulan tenaga honorer itu untuk membantu pelayanan pemerintah di distrik-distrik, terutama distrik pinggiran.
"Instruksi saya kepada 40 kepala distrik mengusulkan perwakilan lima anak dari distrik," katanya.
Bupati Jhon mengakui ada distrik yang tidak sempat mengajukan lima nama tenaga honorer, tetapi ia mengharapkan data itu telah diperbaiki.
"Salah satu contoh Distrik Pyramid tidak mengusulkan, sampai BKD bawa ke provinsi, itu Pyramid tidak diusulkan, mudah-mudahan ada karena saya belum cek kembali di BKD," katanya.
Ia mengharapkan nama tenaga honorer perwakilan distrik itu ada perwakilan tenaga medis, tenaga pendidikan.
"Puskesmas ini saya minta prioritas. Muda-mudahan namanya masuk. Masa kerjanya minimal 5 tahun, sudah honor lima tahun, bukan tidak kerja baru tiba-tiba masuk," katanya.
Jika belum bekerja sebagai tenaga honorer selama lima tahun maka datanya tidak bisa diakomodir.
"Kepala sekolah juga harus mengusulkan tenaga guru yang dibayar dengan dana bos, kalau tidak ada usulan kami mau isi siapa," katanya.