Jayapura (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mengharapkan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendorong perkembangan perekonomian pada wilayah setempat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga di Jayapura, Sabtu, mengatakan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi bersama, antara lain pertama, perlunya peningkatan literasi kepada UMKM, kedua pengurusan dokumen prasyarat KUR yang perlu dipermudah seperti dokumen izin usaha dan lain sebagainya.
Ketiga pertumbuhan penyaluran KUR yang belum optimal, keempat pembinaan UMKM yang belum terintegrasi lintas instansi mengakibatkan belum meratanya kesempatan pembinaan bagi UMKM di Papua serta kelima perlunya peningkatan kualitas pencatatan keuangan UMKM.
Menurut Tigor, upaya telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua untuk mendorong realisasi KUR, antara lain dengan mendorong UMKM binaan maupun mitra untuk mendapatkan KUR, serta memfasilitasi UMKM untuk dapat melakukan pencatatan laporan keuangan melalui pemanfaatan aplikasi SI APIK (sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan).
"SI APIK merupakan aplikasi pencatatan keuangan digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan penyaluran KUR di Papua, sinergi lintas instansi dibutuhkan untuk dapat menjawab tantangan tersebut.
"Semenjak peluncurannya, KUR telah disalurkan sebesar Rp241 triliun ke-34 Provinsi di Indonesia dengan serapan terbesar di Pulau Jawa," katanya lagi.
Provinsi Papua telah menyerap sebesar Rp2 trilliun atau 0,84 persen dari total KUR dengan kualitas NPL kredit sebesar 1,3 persen lebih tinggi di bandingkan NPL nasional yang sebesar 0,88 persen di mana dilihat dari sektornya, KUR di Provinsi Papua masih didominasi oleh sektor perdagangan dengan pangsa 49 persen.
Selanjutnya, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan pangsa 15 persen, serta sektor pariwisata, sektor akomodasi makan minum dan sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan perorangan lainnya dengan pangsa masing-masing tujuh persen.
"Jika dilihat berdasarkan jenisnya, KUR Mikro memiliki pangsa terbesar yaitu 54 persen, diikuti dengan KUR kecil sebesar 41 persen dan KUR super mikro sebesar lima persen," ujarnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga di Jayapura, Sabtu, mengatakan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi bersama, antara lain pertama, perlunya peningkatan literasi kepada UMKM, kedua pengurusan dokumen prasyarat KUR yang perlu dipermudah seperti dokumen izin usaha dan lain sebagainya.
Ketiga pertumbuhan penyaluran KUR yang belum optimal, keempat pembinaan UMKM yang belum terintegrasi lintas instansi mengakibatkan belum meratanya kesempatan pembinaan bagi UMKM di Papua serta kelima perlunya peningkatan kualitas pencatatan keuangan UMKM.
Menurut Tigor, upaya telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua untuk mendorong realisasi KUR, antara lain dengan mendorong UMKM binaan maupun mitra untuk mendapatkan KUR, serta memfasilitasi UMKM untuk dapat melakukan pencatatan laporan keuangan melalui pemanfaatan aplikasi SI APIK (sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan).
"SI APIK merupakan aplikasi pencatatan keuangan digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan penyaluran KUR di Papua, sinergi lintas instansi dibutuhkan untuk dapat menjawab tantangan tersebut.
"Semenjak peluncurannya, KUR telah disalurkan sebesar Rp241 triliun ke-34 Provinsi di Indonesia dengan serapan terbesar di Pulau Jawa," katanya lagi.
Provinsi Papua telah menyerap sebesar Rp2 trilliun atau 0,84 persen dari total KUR dengan kualitas NPL kredit sebesar 1,3 persen lebih tinggi di bandingkan NPL nasional yang sebesar 0,88 persen di mana dilihat dari sektornya, KUR di Provinsi Papua masih didominasi oleh sektor perdagangan dengan pangsa 49 persen.
Selanjutnya, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan pangsa 15 persen, serta sektor pariwisata, sektor akomodasi makan minum dan sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan perorangan lainnya dengan pangsa masing-masing tujuh persen.
"Jika dilihat berdasarkan jenisnya, KUR Mikro memiliki pangsa terbesar yaitu 54 persen, diikuti dengan KUR kecil sebesar 41 persen dan KUR super mikro sebesar lima persen," ujarnya.