Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini insentif melalui program Kartu Prakerja dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi di Papua Barat yang masih terkontraksi minus 2,39 persen.
“Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu bantuan semi bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi telah memberikan manfaat kepada lebih dari 10 juta penerimanya,” dikutip dari pernyataan resmi Menko Airlangga yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Menko Airlangga memberi dukungan secara langsung dengan berdialog dan mengunjungi lokasi usaha para alumni program Kartu Prakerja yang memanfaatkan pelatihan dan insentif yang didapat untuk berwirausaha.
“Selain program Kartu Prakerja, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan bunga 3 persen. Jadi bagi para alumni program Kartu Prakerja bisa memanfaatkan KUR ini untuk ini mengembangkan usahanya,” kata Airlangga.
Airlangga menyampaikan manfaat Kartu Prakerja telah diterima oleh lebih dari 10 juta masyarakat dari seluruh Indonesia. Antusiasme yang tinggi terhadap program tersebut terlihat dari hampir 70 juta pendaftar Kartu Prakerja sejak Batch 1 tahun lalu hingga Batch 19 yang baru saja dibuka pada bulan Agustus 2021.
Untuk Papua Barat, terdapat 203.991 orang pendaftar yang lebih dari 50 persen lolos verifikasi dan 30.127 menjadi penerima efektif. Wilayah tertinggi dalam sebaran penerima Kartu Prakerja ada di Kabupaten Manokwari 8.167 orang, Kabupaten Fak Fak 4.734 orang dan Kabupaten Sorong 4.438.
Selain itu, dalam kunjungannya kerjanya Airlangga turut menyerahkan bantuan kepada alumni Kartu Prakerja agar dapat mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi serta menyaksikan penyaluran KUR dari Bank BNI.
Tercatat penyaluran KUR di Papua Barat sejak Januari hingga 2 September 2021 telah mencapai Rp614,5 miliar yang diberikan kepada 13.714 debitur. Porsi terbesar penyaluran KUR adalah di sektor perdagangan sebesar 52,87 persen, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 27,88 persen dan sektor pertanian dan kehutanan sebesar 8,54 persen.