Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua segera memilih dan melantik kepala Distrik Wouma yang baru untuk menggantikan pejabat lama yang mengundurkan diri dari jabatan dugaan penyalagunaan beras bansos 4 ton yang hilang entah ke mana.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua kepada warga Distrik Wouma yang mendatangi Kantor Bupati, Senin, mengatakan sedang dipersiapkan pemilihan kepala distrik untuk menjawab harapan masyarakat yang disampaikan dalam orasi.
"Pengusulan kepala distrik dari masyarakat, tetapi kita ada tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) yang akan menentukan. Nanti akan kami lakukan," katanya.
Jika figur yang diusulkan oleh masyarakat sebagai pengganti, menurut Bupati, berlatar belakang pendidikan sebagai guru atau pengajar maka pemerintah menolak usulan warga itu.
"Karena kita membutuhkan tenaga guru untuk mengajar dan tenaga kesehatan di puskesmas. Tidak bisa guru kita angkat jadi kepala distrik sebab akan mengurangi jumlah guru," katanya.
Persoalan lain yang dikeluhkan pengunjukrasa yang tidak taat protokol pencegahan COVID-19 ini, adalah terkait data bantuan sosial yang berkurang.
Bupati sudah menginstruksikan perwakilan masyarakat Distrik Wouma, melakukan pengecekan ulang data penerima bansos yang dikeluhkan.
"Saya sudah minta untuk tim yang menyampaikan aspirasi, operator untuk besok datang bertemu dinas sosial untuk melihat data kembali, terkait data-data dobel," katanya.
Para warga yang melakukan aksi demo damai juga meminta pemerintah mengganti petugas program keluarga harapan (PKH) karena mereka bekerja tidak baik.
"Kalau nama-nama operator kampung itu kami bisa akomodir nama-nama yang diusulkan oleh masyarakat, tetapi kalau kepala distrik kita akan lihat dengan tim baperjakat apakah sesuai atau tidak," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua kepada warga Distrik Wouma yang mendatangi Kantor Bupati, Senin, mengatakan sedang dipersiapkan pemilihan kepala distrik untuk menjawab harapan masyarakat yang disampaikan dalam orasi.
"Pengusulan kepala distrik dari masyarakat, tetapi kita ada tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) yang akan menentukan. Nanti akan kami lakukan," katanya.
Jika figur yang diusulkan oleh masyarakat sebagai pengganti, menurut Bupati, berlatar belakang pendidikan sebagai guru atau pengajar maka pemerintah menolak usulan warga itu.
"Karena kita membutuhkan tenaga guru untuk mengajar dan tenaga kesehatan di puskesmas. Tidak bisa guru kita angkat jadi kepala distrik sebab akan mengurangi jumlah guru," katanya.
Persoalan lain yang dikeluhkan pengunjukrasa yang tidak taat protokol pencegahan COVID-19 ini, adalah terkait data bantuan sosial yang berkurang.
Bupati sudah menginstruksikan perwakilan masyarakat Distrik Wouma, melakukan pengecekan ulang data penerima bansos yang dikeluhkan.
"Saya sudah minta untuk tim yang menyampaikan aspirasi, operator untuk besok datang bertemu dinas sosial untuk melihat data kembali, terkait data-data dobel," katanya.
Para warga yang melakukan aksi demo damai juga meminta pemerintah mengganti petugas program keluarga harapan (PKH) karena mereka bekerja tidak baik.
"Kalau nama-nama operator kampung itu kami bisa akomodir nama-nama yang diusulkan oleh masyarakat, tetapi kalau kepala distrik kita akan lihat dengan tim baperjakat apakah sesuai atau tidak," katanya.